KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Maret 2014. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Workshop “Grand Design Sistem Pemantauan Kualitas Udara Nasional”.  Tujuan dari Workshop ini adalah (i) melakukan kajian terhadap sistem pemantauan kualitas udara yang sudah ada, dan (ii) mengumpulkan masukan, pendapat dan informasi terkini tentang sistem pemantauan kualitas udara didalam maupun di luar negeri baik dari Universitas, instansi yang melaksanakan pemantauan, swasta dan praktisi.

Penyusunan Grand Design ini penting, mengingat pelaksanaan pemantauan kualitas udara saat ini dilakukan oleh berbagai instansi Pemerintah maupun Swasta. Instansi Pemerintah terdiri dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), Balai Teknik Laboratorium Lingkungan (BPPT), Pusat Kimia Terapan – LIPI, Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Balai Hyperkes-Departemen Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, sedangkan swasta antara lain: PT. Chevron, PT. Freeport-Indonesia, PT. Inco. Pelaksanaan pemantauan oleh berbagai lembaga ini mempunyai keperluan dan tujuan yang berbeda dengan wilayah/area pemantauan yang berbeda serta mekanisme berbeda secara automatik, semi automatik atau manual.

Dalam Sambutan Pembukaan Workshop hari ini, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES menyatakan “Kondisi dan status sistem pemantauan udara ini perlu disinergikan dengan tujuan untuk membuat cakupan wilayah pemantauan lebih luas, sistem anggaran yang lebih baik, efisien dan tidak tumpang tindih, serta penetapan sistem yang baik dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.” Lebih lanjut disampaikan “Peraturan perundangan tidak melarang setiap lembaga baik Pemerintah maupun swasta melaksanakan pemantauan kualitas udara. Namun, hasil pemantauan kualitas udara oleh masing-masing lembaga jangan sampai memberikan penafsiran yang membingungkan masyarakat, akibat tujuan dan kegunaan pemantauan yang dilaksanakan berbeda satu sama lain.

Untuk itu, dalam Workshop ini diharapkan terjadinya:

  • Sistem pemantauan terintegrasi antar para pelaksana pemantauan udara di Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Swasta.
  • Metode dan peralatan pemantauan antar pelaksana pemantau yang seragam.
  • Penyampaian informasi hasil pemantauan kepada masyarakat yang sesuai peraturan perundangan yang ada yaitu (i) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 Tentang: Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU),  dan (ii) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Teknik Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

Grand Design ini bertujuan agar sistem pemantauan kualitas udara Nasional ke depan akan lebih baik, mempunyai road map yang jelas, mengikuti trend teknologi yang ada hardware maupun software, proses migrasi sistem serta sesuai standar internasional. Sehingga Grand Design ini dapat menjadi:

  1. Pedoman lintas sektoral dalam pelaksanaan pembangunan sistem pemantauan kualitas udara nasional, pedoman bagi para pengambil keputusan, pedoman bagi lembaga swasta, pedoman bagi akademisi serta Pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan system pemantauan kualitas udara Nasional dan lokal.
  2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
  3. Keterpaduan sistem pemantauan kualitas udara Nasional dapat dicapai.
  4. Pencapaian kualitas udara yang aman terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memelihara tingkat kualitas udara dalam batas baku mutu kualitas udara ambien.

Informasi lebih lanjut:

DR. Henry Bastaman, MES,
Deputi VII Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax: (021)8590 4931
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id