KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Lingkungan yang terjaga dengan baik sudah selayaknya menjadi kepedulian kita bersama, Pemerintah, wakil rakyat, pemuka adat dan masyarakat. Tetapi seringkali timbul pergeseran dengan berbagai macam “pembenaran”. Contohnya untuk meningkatkan “pendapatan asli daerah” (PAD), Pemerintah Daerah dan DPRD mengorbankan sumber daya alam dengan pembenaran untuk kepentingan masyarakat lokal. Konsep otonomi daerah yang tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dampaknya akan mengorbankan masyarakat setempat untuk jangka waktu pendek maupun yang akan datang.

KLH, UNEP sebagai organisasi PBB yang menangani Lingkungan tidak pernah melarang potensi pertumbuhan ekonomi. Artinya dunia sekarang ini mendukung peran aktif masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya tetapi semua itu harus dengan prinsip yang berkelanjutan atau yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak terjadi lagi dikotomi ekonomi dan lingkungan. Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat untuk mengontrol kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD (wakil rakyat) dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan lingkungan merupakan kebutuhan mendesak.

Pembentukan lembaga pemantau kinerja legislatif (Environment Parliament Watch) merupakan suatu manifestasi dari kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Dalam bulan November 2004 Deputi Menteri lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Ir. Arie D.D, Djoekardi, MA. mengharapkan, Environment Parliament Watch (EPW) dapat menjadi lembaga yang memiliki integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan, serta memiliki independensi dan kredibilitas yang baik dalam melaksanakan misi gerakan Warga Madani, sehingga dapat mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Sampai saat ini, seperti yang dilaporkan oleh Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan telah menambah jaringan EPW sebanyak 24 Kota/Kabupaten. Sejak tanggal 18 Juli 2005 sudah terbangun jaringan EPW sebanyak 206 di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat sudah mulai tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan antara lain diakibatkan munculnya kasus-kasus lingkungan yang menimpa masyarakat.

24 EPW yang baru terbentuk tersebut antara lain simpul Kalimantan Tengah, terdiri dari 14 cabang, Simpul Jawa Barat 5 Cabang dan Simpul Jatim (Tapal Kuda) 5 cabang.

Sebagai Informasi tambahan sampai tanggal 7 Juli 2005 Asdep Partisipasi Masyarakat dan lembaga Kemasyarakatan memfasilitasi persiapan pembentukan EPW wilayah propinsi Jambi yang meliputi kota/kabupaten Jambi, Bungo, Tebo Batang dan Tanjung Jabung, persiapan pembentukan EPW wilayah jambi dikoordinasikan dengan LSM WARSI dan diikuti 20 aktifis LSM yang mewakili LSM Jambi. (Ry)

Informasi Lebih Lanjut:
Plt Asdep Partisipasi Masyarakat
dan Lembaga Kemasyarakatan
Kementerian Lingkungan Hidup