KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2002, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri ke IV dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan KTT Pembangunan Berkelanjutan, setelah gagal mencalonkan diri sebagai tuan rumah KTT-nya sendiri.

Pertemuan yang lebih mudah disebut sebagai “PrepCom IV” (kependekan dari Preparatory Committee IV) ini adalah pertemuan persiapan terakhir sebelum berlangsungnya KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Afrika Selatan pada bulan September 2002 yang akan datang. Konon, banyak pihak menyatakan bahwa acara ini adalah pertemuan persiapan paling penting dari seluruh rangkaian pertemuan persiapan yang jumlahnya 4 buah ini, karena menjadi ajang penentu akhir agenda yang akan dibicarakan September nanti. Yang jelas, Indonesia menganggap ini ajang paling krusial untuk “menggolkan” agenda-agendanya, karena selain kedudukannya sebagai tuan rumah memberikan kesempatan untuk mengerahkan segenap sumber daya untuk “kampanye habis-habisan”, juga karena posisi Chairman untuk PrepCom dipegang oleh Emil Salim.

Dalam pertemuan di Bali ini, ada kesempatan untuk menegosiasikan hambatan-hambatan yang dialami akibat krisis dengan mengaitkannya dengan konteks lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Utang negara, akses pasar dan globalisasi perdagangan, serta pengembangan kapasitas lembaga pemerintah adalah beberapa agenda yang akan digolkan oleh pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan posisinya sebagai salah satu “gudang” keanekaragaman hayati terhebat di dunia.

Kenyataan bahwa utang luar negeri dengan bunga pinjaman yang mencekik telah menjadi alasan utama pengurasan sumber daya alam negara-negara berkembang. Kemiskinan akibat “mismanajemen” utang di saat krisis ini pulalah yang secara tidak langsung menghambat proses kesadaran lingkungan masyarakat, sehingga mereka kemudian punya andil cukup penting pula dalam perusakan lingkungan clan pengurasan sumber daya alam. Ini berarti penghapusan utang luar negeri adalah agenda yang sangat masuk akal dan harus menjadi bagian dari negosiasi penyelamatan krisis lingkungan global.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan utang ini akan dianggap sebagai agenda eksklusif negara berkembang. Negara-negara maju mungkin akan mengedepankan masalah korupsi, pemerintahan yang kredibel (baik di negara kreditor maupun debitor) serta distribusi pinjaman yang adil sebagai pemecahan persoalan utang danpada kemauan untuk menghapus cicilannya; suatu hal yang juga banyak benarnya bila melihat prestasi pemerintahan kita selama ini. Akibatnya, bisa saja kita dituding melakukan “blackmail” dengan menggunakan isu lingkungan untuk “ngemplang”.

Isu globalisasi perdagangan di bawah rezim WTO juga akan dibicarakan, terutama dalam konteks pelaksanaannya yang dituding sebagai alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju. Limitisasi dan sanksi pasar yang menggunakan kriteria lingkungan semakin menjurus kepada usaha penghambatan masuknya produk-produk negara berkembang. Sementara itu, negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang tidak bersedia atau “malas” mematuhi kesepakatan-kesepakatan lingkungan global nampaknya tidak akan pernah mungkin untuk ditindak.

Jadi, apakah PrepCom, atau malah KTT itu sendiri akan menjadi ajang negosiasi yang tidak akan pernah berhasil? Mungkin, terutama apabila pihak negara maju maupun berkembang bersikeras untuk melihat permasalahan dari sisinya masing-masing dan tidak ada usaha untuk mengubah sikap mental politik globalnya. Jangan-jangan agenda lingkungan hidup memang lebih cantik untuk dibicarakan di atas meja.