KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 11 Agustus 2005, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Asdep Kerusakan Hutan dan Lahan KLH, telah mendampingi Menteri Kehutanan dan eselon I-nya untuk bertemu dengan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar (Lingkungan) dan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi beserta eselon I-nya dan konsuler Malaysia di Bandara Polonia, Medan. Pertemuan tersebut membahas antara lain:

a. Jumlah hotspot dan tempat terjadinya kebakaran: Indonesia menjelaskan bahwa hotspot yang ada lebih dari 30% berada di areal kehutanan; sedangkan 70% lagi terbagi 2 yaitu di areal perkebunan 30%, dan masyarakat 70%. Kondisi alam menunjukkan bahwa arah angin menuju Malaysia, tidak adanya hujan, dan areal yang terbakar adalah daerah gambut dan “remote area” sehingga sukar dilakukan penanggulangan/pemadaman.

b. Kualitas udara di Malaysia untuk debu (PM 10) sudah mencapai 500 ppm (sudah kategori sangat berbahaya) dan visibility (jarak pandang) hanya 500 m sehingga banyak sekolah dan aktivitas lain tidak berjalan.

c. Malaysia ingin membantu pihak Indonesia untuk melakukan pemadaman kebakaran dengan mengirimkan pasukan Bomba (Pasukan Pemadam Kebakaran) untuk terjun ke Indonesia.

d. Law enforcement, dimana putusan vonis sudah ada. Saat ini ada 10 perusahaan yang sedang disidik.di propinsi Riau. Dari 10 perusahaan yang disidik ada kemungkinan 2 perusahaan Malaysia. KLH sudah mengirim staf untuk bekerjasama dengan Pemda Sumut dalam Law Enforcement.

e. Bila ada keterlibatan perusahaan Malaysia, maka pihak Malaysia akan membantu menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan “zero burning�. Pihak Malaysia memberi daftar nama perusahaan yang beroperasi di Indonesia (24 perusahaan).

f. Menteri Kehutanan menyatakan bahwa ada pasukan pemadam kebakaran yang sudah ditempatkan pada daerah-daerah rawan kebakaran. Tetapi permasalahannya pasukan pemadam kebakaran di lawan oleh masyarakat dan tidak adanya alternatif lain untuk pembukaan ladang bagi masyarakat.

g. Indonesia telah menyusun guidelines yang telah diberikan pada Pemda Tingkat II tentang pembakaran bergilir, dimana secara preventif sudah mengingatkan Gubernur dan atau Bupati untuk menangani kebakaran hutan. Pada bulan Mei 2005 telah dikirimkan ramalan terjadinya kebakaran hutan kepada Kabupaten/Propinsi dan Gubernur untuk siap siaga. Demikian juga di pusat. Satu minggu sebelum kebakaran besar ini terjadi Menteri LH sudah mengingatkan kembali Gubernur-Gubernur terkait dengan kebakaran hutan. Kalimantan Barat sudah siap siaga, Riau pun demikian

Bantuan Malaysia.

Menanggapi permasalahan diatas pemerintah Malaysia menawarkan bantuan untuk penanggulangi kebakaran hutan saat ini yang antara lain berupa,

a. Mesin untuk membuka lahan bagi masyarakat
b. Hujan buatan
c. Membantu mengingatkan perusahaan perkebunan Malaysia untuk mematuhi “zero burning” dan memberikan peringatan bagi yang melanggar termasuk personil WN Malaysia yang melakukan pembakaran.

Indonesia setuju dengan usulan pihak Malaysia , dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan Pemda Riau namun perlu mengidentifikasikan kebutuhan kabupaten rawan untuk bantuan tersebut. Indonesia akan menginformasikan kepada pihak Malaysia dan secara bersama-sama membahas pelaksanannya dengan Pemda Riau dan Sumut.

Sedangkan untuk melakukan hujan buatan Menteri Kehutanan akan kontak Menristek.

Hasil Kesepakatan

a. Melakukan penegakan hukum bagi perusahaan dan identifikasi kebutuhan 2 kabupaten yang rawan kebakaran untuk penerimaan bantuan Malaysia.

b. Bapedalda akan mensosialisasikan pembakaran bergilir untuk masyarakat.

c. Ada rencana pertemuan Bupati+Camat+Lurah dengan Meneg LH, Gubernur diminta untuk membuat kesepakatan melaksanakan pembakaran bergilir bagi masyarakat dan KLH akan membantu Pemda untuk membuatkan jadwal pembakaran bergilir.

d. Pemda Sumut cq. Bapedalda sudah mempunyai system penanganan kebakaran hutan, tetapi tidak jalan karena tidak adanya dana untuk mobilisasi peralatan untuk penanggulangan kebakaran hutan yang berada di dinas kehutanan Hal serupa juga dikatakan Ka. Dinas Kehutanan, yang mengatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak memberikan anggaran operasional penanggulangan kebakaran hutan tersebut.

Usulan Langkah Tindak :

a. Mematangkan sistem penanggulangan kebakaran hutan di daerah dan disepakati oleh instansi terkait termasuk pendanaannya.

b. Untuk KLH, sudah menjalankan tugas early warning, advokasi, pemantauan, deteksi dini, penegakan hukum sebagai mana diatur dalam PP No.4/2001. Tetapi akan ditingkatkan action di lapangan dengan membantu Pemda melaksanakan pembakaran bergilir oleh masyarakat dan law enforcementnya (baik pengawasan maupun penyidikan). Untuk hal penyidikan Deputi III MENLH sudah berkoordinasi dengan Deputi V bidang Penaatan dan juga Bapedalda Wilayah. Dirjen PHKA Kehutanan juga menyatakan bahwa Menteri Kehutanan meminta untuk segera mengirimkan staf untuk melakukan penyidikan yang terdiri dari unsur-unsur departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Sumut, dan Bapedalda Sumut bersarta PPNS KLH.

c. KLH disarankan untuk mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil terkait dengan upaya pengendalian kebakaran hutan ini, khususnya tentang telah diturunkannya tim PPNS di lapangan sehingga diharapkan ada efek jeranya.

Informasi Lebih Lanjut :

Asdep Urusan Pengendalian
Pengrusakan Hutan dan Lahan.