KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 JAKARTA, SUAR – "Tingginya tingkat kemacetan lalulintas di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar, telah menimbulkan berbagai permasalahan antara lain tingginya tingkat pencemaran udara. "Studi ADB menyebutkan dampak pencemaran udara di Jakarta kini mencapai Rp. 1,8; triliun, dan akan,, meningkat menjadi; Rp. 4,3 triliun pada tahun 2015," tegas,  Deputi I Menteri, Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Hermien Rosita, saat memberikan pengarahan dalam seminar "Transportasi Berkelanjutan di Indonesia," Rabu 4 Nopember di Jakarta.

Untuk mengendalikan pencemaran oleh emisi dari sumber bergerak, sejak tahun 2005, Kementerian Negara Lingkungan Hidup menggalakkan Program Langit Biru. "Tujuannya agar implementasi kebijakan terkoordinasi dan terpadu di daerah," kata Hermien Rosita. Salah satu komponen dalam Program Langit Biru, lanjut Harmien Rosita, adalah pengembangan transportasi berkelanjutan di camping komponen lainnya seperti pengembangan teknologi kendaraan bermotor.

Mengenai upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya transportasi berkelanjutan (Environmentally Sustaianble Transportation/EST), Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Bergerak, Ade Palaguna R, menjelaskan ada beberapa beberapa langkah yang yang
dilakukan antara lain pengalihan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, promosi kendaraan non motor, pembangunan mass rapid transportation (MRT), promosi dan pelaksanaan (Environmentally Sustainable Transportation/EST), diantara pemangku kepentingan serta evaluasi, kualitas udara perkotaan melalui pelaksanaan – EST di perkotaan.

Berkaitan dengan itu, pemeriksanaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor secara berkala merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas udara. Pembiayaan atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor lama di daerah dibebankan kepada pemilik kendaraan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Bag. G Perhubungan dan Bag. H Lingkungan Hidup), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 197/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Hadir dalam seminar ini sejumlah pejabat Departemen perhubungan Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, serta sejumlah Kepala Dinas Perhubungan dari berbagai kota di Indonesia.  Paulus Londo

Sumber:
Koran Akar rumput Hal 5
09-15 November 2009