KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan DKI resmi menyegel konstruksi fondasi pembangunan Mal Taman Ria Senayan

Kennorton Hutasoit.
Area Taman Ria Senayan sontak menjadi perhatian publik karena akan dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan. Rencana alih fungsi itu ditentang banyak pihak karena akan mengurangi ruang terbuka hijau dan menggangu kepentingan publik serta fungsi ekologis. Apalagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkannya sebagai kawasan terbuka hijau.

Taman Ria Senayan seluas 11,16 hektare berada di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Pusat Pengelola Kompleks GBK menguasai 71,24 hektare lahan yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. lahan Taman Ria itu termasuk di dalamnya.

Kondisi terkini area Taman Ria telah diratakan sebagai persiapan untuk pembangunan mal dan pusat hiburan. Sekelilingnya dipagari aspes putih. Tadinya aktivitas persiapan lahan berlangsung dengan mengoperasikan sejumlah alat berat.

Belakangan aktivitas itu terhenti karena DPR RI, termasuk Ketua DPR RI Marzuki Alie, mendesak Agar pembangunannya dihentiukan. Fungsi kawasanan Senayan harus dikembalikan sepenuhnya sesuai dengan peruntukan sebagai ruang terbuka hijau dan harus tetap menjadi lahan milik negara.

Marzuki berjanji berupaya maksimal agar lahan milik negara dikembalikan sesuai dengan peruntukan. “Ada rencana Pemprov DKI yang selama ini menguasai tanah Taman Ria Senayan untuk menjadikan lahan itu mal atau town square. Kami keberatan dan menginginkan kawasan Senayan menjadi kawasan ramah lingkungan terhindar dari kemacetan,” tukasnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menuruti kemauan DPR dengan memerintahkan jajarannya menyegel area tersebut agar pembangunana dihentikan karena tidak sesuai dengan peruntukan.

Dinas penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI resmi menyegel konstruksi fondasi pembangunan mal tersebut, kemarin. Kewenangan Gubernur DKI selaku penguasa wilayah telah dilaksanakan. kini bola kembali di tangan DPR, MPR dan DPD RI.

Apakah rencana pembangunan mal bisa berlanjut atau tidak, menurut Foke, sapaan Fauzi Bowo, tergantung keputusan DPR, MPR, dan DPD RI. “Kami mengakomodasi keinginan para politisi yang ingin menyatukan kompleks Taman Ria Senayan menjadi bagian dari Kompleks Gedung Parlemen,” ujarnya.

Kronologi
Kompleks GBK Senayan dibebaskan Pelaksana Perang Pusat di jakarta pada era pemerintahan Soekarno. Area sekarang menjadi tiga bagian, meliputi kawasan olahraga 147,43 hektare, kawasan pemerintahan 60,41 hektare, dan kawasan kerja sama dengan badan usaha 71,24 hektare.

Awalnya kawasan asri nan hijau itu memang dimaksudkan untuk pusat olahraga dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau. Sejak 1963 hingga 1975, kompleks GBK dipadati berbagai bangunan pemerintah, yakni TVRI (1963), Kompleks Gedung Parlemen (1965), Kementerian Pendidikan Nasional (1970), Kementerian Kehutanan (1981), dan SMU 24 (1975). Namun, ruang terbuka hijau masih terpelihara.

Ruang terbuka hijau mulai terancam sejak Sekretariat Negara Senayan menyerahkan hak pengelolaan sekitar 71,24 hektare yang berada di Senayan kepada mitra badan usaha.

Pusat Pengelolaan GBK mnyerahkan pengelolaan lahan kepada 19 perusahaan, termasuk PT Ariobimo Laguna Perkasa (ALP), yang mengelola Taman Ria (Kronologi lihat grafis).

Adapun Taman Ria Senayan berlokasi di jalan Gerbang Pemuda, Senayan berlokasi di jalan Gerbang Pemuda, Senayan. taman itu pada 1970 hingga 1990-an dikenal sebagai Taman Ria Remaja yang menyediakan berbagai jenis permainan dan hiburan.

Pada 2008, PT ALP bekerjasaman dengan Lippo Group hendak mengalihfungsikan Taman Ria menjadi mal dan pusat hiburan dengan masa konstruksi dua tahun. Hingga berakhir masa konstruksi juli 2010, pihak PT ALP tidak merampungkan pembangunan karena terkendala izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

Menurut rencana, PT ALP mendirikan tujuh bangunan di area seluas 48.863 meter persegi. Bangunan pertama setinggi dua lantai sebagai pusat pertokoaan. Gedung kedua setinggi tiga lantai untuk pertokoan dan bioskop. bangunan ketiga, keempat, dan kelima juga buat pusat pertokoan. Sisanya dimanfaatkan sebagai areal parkir.

Semuanya menghadap Jl. Gerbang Pemuda. “Posisi gedung tidak boleh ke arah Jl. Gatot Soebroto karena peruntukan Jl Gatot Soebroto sebagai ruang terbuka hijau,” papar Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta Hari Sasongko mengutip permohonan amdal PT. ALP.

Permohonan tersebut kandas karena ditentang masyarakat. Pemprov DKI menolak memberikan izin atas desakan barbagai pihak, termasuk DPR RI. “Pihak PT Ariobimo sudah mengajukan permohonan izin, tapi tidak diproses, ditunda dulu karena ada desakan agar peruntukan area tersebut diubah,” tambah Sasongko, Selasa (27/7).

Menambah Padat
Menurut Hari, amdal pembangunan mal dan pusat hiburan di Taman Ria Senayan juga ditunda karena area tersebut termasuk ruang terbuka hijau, “Sya kira amdalnya pun akan ditunda kalau tidak sesuai dengan peruntukan,” lanjutnya.

Sebenarnya pembangunan pusat perbelanjaan dan hiburan di Kompleks GBK akan menambah padat kompleks Senayan karena di sana sudah terdapat lima mal berkelas, yaitu Ratu plaza, Mal FX, Plaza Senayan Trade Center.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (walhi) Berry Bahdian Furqon mengingatkan pemerintahan DKI tidak sekedar menunda proses alih fungsi, tapi harus memastikan bahwa Taman Ria Senayan tetap menjadi ruang terbuka hijau 13% harus direvisi karena tak sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI membidangi lingkungan hidup Effendi Simbolon mendukung langkah Pemprov DKI menyegel pembangunan Taman Ria. Keputusan penyegelan itu, menurut Effendi, hendaknya dibuat permanen. “Penyegelan itu kan hanya bersifat sementara. Proyek semacam itu biasanya akan dilanjutkan jika keadaan mereda. Pemerintah kita kan bandel, kayak bonek,” ujarnya, (ssr/FD/*/J-1)

Sumber:
Media Indonesia
Jum’at, 30 Juli 2010
Hal. 34