KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

oleh : Yeffrie Yundiarto

Jakarta / Jurnal nasional. Kalangan perbangan kembali menyuarakan pentingnya bank-bank untuk tidak membiayai proyek-proyek yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Chief Executive Officer (CEO) HSBC Indonesia Richard McHowat mengatakan, perbankan harus lebih bertanggung jawab secara sosial dengan tidak memberikan kredit kepada calon debitor yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Analisis kredit yang dilakukan bank harus mencakup kepatuhan calon debitor dalam menjaga lingkungan dengan tidak mencemari tanah, air, ataupun menebang hutan secara liar," kata dia di jakarta, Rabu (14/2).

Dalam menilai kredit yang diajukan, lanjut dia, perbankan harus memiliki rekam jejak (track record) calon debitor untuk setiap sektor, mulai dengan komersial hingga energi dan pertambangan. Perbangkan harus lebih waspada terhadap perusahaan yang pernah secara sengaja maupun tidak merusak lingkungan.

Dia menambahkan, Asosiasi Bank Asing (AFB) telah memiliki kebijakan Khusus untuk mencermati isu lingkungan hidup yang belakangan semakin terancam seiring bertambahnya jumlah penduduk. Salah satunya adalah kewajiban bagi calon debitor untuk memiliki sertifikasi dari lembaga pemerhati lingkungan hidup, seperti World Wildlife Fund (WWF) Indonesia.

"Kebijakan yang merupakan best practices di dunia ini akan kami usulkan kepada Bank Indonesia. Kami belum tahu sejauh mana Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanans) maupun perhimpunan Bank-Bank Milik negara (Himbara) telah memiliki kebijakan serupa, " Jelas dia.

Secara terpisah, Sekjen Perbanas, Farid Rahman mengatakan, pihaknya terus menghimbau para anggota untuk meningkatkan peran dalam mendukung kelestarian lingkungan dengan tidak memberikan kredit kepada debitor yang potensial merusak lingkungan.

"Kesadaran tanggung jawab sosial berorientasi lingkungan telah diterapkan di negara-negara maju. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia pun menolak membiayai pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara," kata dia.

Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, BI diharapkan meningkatkan upaya pengawasan.

Sejauh ini, BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mengatur penilaian prospek usaha debitor dikaitkan dengan upaya memelihara lingkungan hidup.

Dalam proses analisis kredit, sesuai PBI tersebut, bank harus memerhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk proyek berskala besar dan beresiko tinggi. BI juga telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam peningkatan peran perbangkan untuk menjaga lingkungan.

Sebagai entitas bisnis, bank harus menyadari resiko yang ada di balik pembiayaan yang dilakukan. jika debitor yang dibiayai tidak "ramah" lingkungan, kredit berpotensi menjadi bermasalah karena merusak lingkungan sekitar dan sulit diterima masyarakat.

Sumber :
Koran Jurnal Nasional
Kamis, 15 Februari 2007