KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

"Menutup Akses Menuai Bencana"

"PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development) menghendaki adanya pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi generasi saat ini (intra generasi) maupun yang akan datang (antar generasi). Untuk mewujudkan keadilan intra dan antar generasi ini, pembangunan berkelanjutan berbasiskan tata kelola lingkungan yang baik (Good Sustainable Development Governance GSDG) menjadi syarat mutlak."
Demikian kata Rino Subagyo SH, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), saat peluncuran buku "Menutup Akses menuai Bencana; Potret Pemenuhan Akses Informasi, Partisipasi dan Keadilan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Indonesia," di Hotel Nikko, 28 Pebruari 2008,  Jakarta.

Ketiga akses tersebut, kata Rino, merupakan prasyarat penting yang harus diberikan oleh negara dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat rentan.

Akses informasi (access to information) adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang utuh (full) akurat (accurate) dan mutakhir (up to date). Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan (access to participation in decision making) adalah pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan akses keadilan (access to justice) adalah akses untuk memperkuat kedua akses tadi.

Ditegaskannya, 3 akses tersebut telah diakui dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio yang merupakan basil KTT Bumi (Earth Summit) 1992 di Rio de Janeiro.

Bencana Ekologi Ulah Manusia
Menyinggung soal degradasi lingkungan di Indonesia, Rino Subagyo mengatakan bahwa, pola salah urus pembangunan selama ini telah mengakibatkan tingginya laju degradasi lingkungan hidup. Bencana ekologi yang terjadi selama ini, seharusnya tidak lagi dilihat sebagai akibat aktivitas alam, tetapi justru akibat ulah manusia.

Selama ini, konsep pembangunan berkelanjutan cukup diyakini sebagai prinsip dalam memperhatikan daya dukung lingkungan. Disini, prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Namun, sayangnya, Rino hingga saat ini aktualisasi prinsip-prinsip tersebut belum mampu secara efektif menjawab permasalahan tingginya laju degradasi lingkungan. Dalam hal ini, negara adalah pelaku Yang seharusnya turut bertanggung jawab atas berbagai bencana ekologi yang terjadi selama ini.

Untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa masalah tersebut sangat penting, maka, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) bekerja sama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, menerbitkan buku yang berjudul "Menutup Akses, Menuai Bencana".
"Ini penting untuk menyatakan masih adanya persoalan dalam hal pemenuhan akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan di Indo¬nesia, " kata Rino Subagyo.

Belum Terpenuhi Hak Publik
Beberapa hasil temuan yang dirangkum dalam buku tersebut menyebutkan:
1. Bahwa salah satu adanya persoalan lingkungan dan bencana ekologi selama ini adalah tidak terpenuhinya akses masyarakat terhadap informasi partisipasi dan tidak terpenuhinya akses keadilan masyarakat atas lingkungan, hidup yang sehat.
2. Meskipun konstitusi sudah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, untuk berpatisipasi dan mendapatkan keadilan, namun peraturan perundang-undangan dibawahnya belum jelas dan tegas mengatur ketiga hal tersebut.
3. Masih ditemukan adanya kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan dari pemerintah, yang terkait perizinan, AMDAL dan informasi yang terkait kondisi pentaatan dan penegakan hukum lingkungan suatu perusahaan.
4. Tidak adanya informasi lingkungan yang memadai, mengakibatkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perlindungan lingkungan dan keselamatan dirinya.
5. Belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan penjatuhan sangsi bagi pejabat publik yang tidak memberikan akses informasi dan partisipasi pada masyarakat dalam hal ini jelas ditunjukan dengan tidak adanya satupun klaim atas gugatan masyarakat akibat adanya penolakan informasi dan partisipasi.

Rekomendasi
Untuk itu, ICEL dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam hal ini merekomendasikan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh negara, khususnya pemerintah dan DPR RI untuk lebih serius melakukan pembaruan hukum maupun pengembangan sistem yang dapat mendorong pemenuhan akses informasi, partisipasi dan keadilan.
Adapun langkah-langkah tersebut adalah:
1. Pemerintah perlu mempertegas dan memperjelas aturan hukum terkait pemenuhan hak akses informasi, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk mendapatkan keadilan.
2. Pemerintah perlu melakukan pembaruan kebijakan yang fokus pada upaya untuk menjembatani kesenjangan antara jaminan hukum dengan praktek pelaksanaannya dilapangan.
3. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerjanya sendiri dengan menggunakan indikator yang obyektif dan terukur.
4. Kelompok-kelompok kepentingan masyarakat, khususnya media masa dan Ornop memiliki peran yang penting dalam mendorongn dan menfasilitasi pemenuhan 3 akses.  KSP-04

Sumber:
Koran Surya Pagi
Hal 10. Tanggal, 06-11 Maret 2008