KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Jakarta, 29 Juli 2003 – Kementerian Lingkungan Hidup
dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kesepakatan untuk
mengendalikan dan menghentikan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Batubara dan Penebangan
Liar. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Muspida Kalimantan Selatan dan
disaksikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim pada kunjungan
dua hari di Banjarmasin pada tanggal 21 dan 22 Juli 2003.

Kesepakatan tersebut terwujud karena kegiatan penambangan
batubara tanpa ijin (PETI) dan penebangan liar (BANGLI) bukan saja mengakibatkan
berkurangnya penerimaan devisa negara dan pendapatan asli daerah, tetapi yang
lebih penting, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah serta
menimbulkan bencana alam yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Berkenaan
dengan hal tersebut maka diucapkanlah ikrar yang menyebutkan bahwa kegiatan
penambangan batubara tanpa ijin dan penebangan liar di wilayah Kalimantan Selatan
harus dihentikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut serta dalam pelaksanaan pembangunan
di Propinsi Kalimantan Selatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Gubernur Kalimantan
Selatan bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang diwakili oleh Ketua DPRD
Kalimantan Selatan berikrar bahwa mulai tanggal 22 Juli 2003 akan mengendalikan
dan menghentikan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin (PETI) dan penebangan
liar (BANGLI) yang beroperasi di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan agar kerusakan
lingkungan hidup dapat dipulihkan dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kesepakatan untuk menghentikan
PETI Batubara dan Penebangan Liar (BANGLI) di Kalimantan Selatan silahkan menghubungi:

Prof. Dr. Tanwir Y. Mukawi
Deputi V KLH
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Sumber Non Institusi
Tel/Fax: 021-8590 5637

Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu seluas-luasnya bagi
masyarakat yang memiliki saran dan masukan dalam rangka kontrol masyarakat terhadap
kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat disalurkan
melalui email adu@menlh.go.id atau melalui
PO BOX 7777 Jakarta Timur.