KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 11 Oktober 2005, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengadakan lokakarya tentang Implementasi Pengawasan dan Evaluasi Tata Ruang Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Indonesia. Tujuan lokakarya tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai metoda dan sistem pengawasan terhadap pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana tata ruang dengan pelaksanaannya serta meningkatkan upaya pengawasan dan evaluasi tata ruang dan lingkungan hidup guna mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.

Menurut ketua panitia penyelenggara, Asdep Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan (Ir. Sabar Ginting MBA), substansi yang dibicarakan dalam lokakarya adalah:
(i) Perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan (Ir. Arie D. D. Djoekardi, MA, KLH);
(ii) Kebijakan dan Mekanisme Pengawasan Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kab/Kota (Ir. Ruchyat Deni, Dj, M. Eng,, Dep. PU);
(iii) Fasilitasi dan Mekanisme Legalisasi Penataan Ruang dalam Era Otonomi Daerah Mengacu pada UU 32/2004 (Obar Tua Batubara, Depdagri)
(iv) Prosedur Operasi Standar dan Unsur-unsur Pokok dalam Pengawasan dan Evaluasi Tata Ruang (Ir. Roos Akbar, MSc, Phd., Institut Teknologi Bandung)

Lokakarya menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah:
a. Diperlukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penguatan substansi pengawasan tata ruang;
b. Diusulkan lembaga pengawas tata ruang di Tingkat Propinsi yaitu KLH dan Tingkat Kabupaten/Kota adalah Bapedalda Kabupaten/Kota sehingga diharapkan pengawasan tata ruang dapat lebih efektif;
c. Perlu ada mekanisme pengawasan oleh masyarakat sesuai dengan PP 69 Tahun 1996 serta adanya sosialisasi dan penguatan substansi tata ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan pengawasan eksternal;
d. Diperlukan pedoman pengawasan dan evaluasi tata ruang dari aspek lingkungan.

Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan: (i) lokakarya dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan tata ruang; (ii) menyusun pedoman pengawasan dan evaluasi tata ruang dari aspek lingkungan; (iii) lokakarya lanjutan dengan substansi lebih difokuskan kepada pengawasan tata ruang bukan ke arah perencanaan.

Lokakarya yang dihadiri 38 orang peserta yang berasal dari instansi terkait yaitu dari Dep. PU, Depdagri, ITB, Dep. Kehutanan, Dep. ESDM, BPN, Lapan, Bakosurtanal, Dep. Pertanian, Indonesia Decentralized Environment and Natural Resource Management (IDEN), Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional Jawa, Regional Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi, Maluku dan Papua (Sumapapua), Regional Sumatera, Regional Kalimantan serta para Asdep/wakil dari Asdep KLH Jakarta.

Informasi:
Asdep Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan
Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jl. DI. Panjaitan Kav. 24
Jakarta 13410.