KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 September 2014 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Workshop Implementasi Perlindungan serta Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pasca ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Workshop ini digunakan juga sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari para pihak untuk bersama-sama Pemerintah merumuskan implementasi berupa kegiatan tindak lanjut yang operasional di lapangan. Workshop ini diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait, Provinsi dan Kabupaten/Kota SKPD terkait lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian dan perkebunan, dan bencana, lembaga internasional dan riset, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa.

Indonesia telah meratifikasi AATHP melalui UU Nomor 26 Tahun 2014 pada tanggal 14 Oktober 2014. Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Persetujuan ASEAN ini sesuai dengan peraturan juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan guna pelaksanaan isi Persetujuan ASEAN tersebut. Secara garis besar persetujuan tersebut mengatur kewajiban negara-negara anggota ASEAN antara lain dalam tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, pemantauan dan mitigasi. Tindakan pencegahan dalam Persetujuan ASEAN mencakup: mengembangkan dan melaksanakan peraturan, program, dan strategi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy); mengembangkan kebijakan untuk menghambat aktivitas yang dapat mengakibatkan karhutla; mengidentifikasi daerah rawan kebakaran; memperkuat pengelolaan dan kapasitas pemadaman kebakaran di tingkat lokal; meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan peran serta masyarakat; meningkatkan dan memanfaatkan kearifan tradisional; dan menjamin adanya tindakan hukum, administratif, dan tindakan lainnya. Banyaknya kementerian/lembaga yang terlibat dalam penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang baik agar terjadi sinergis kebijakan dan kegiatan operasional di lapangan.

Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA menyatakan, “Indonesia harus dapat mengambil posisi depan dalam menangani isu kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan dengan membuat kegiatan yang operasional di lapangan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk mengurangi jumlah dan luasan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut. Di tingkat regional dan internasional, Indonesia harus dapat menjadi pusat dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan serta pusat informasi dan penelitian kebakaran hutan dan lahan”.

Workshop hari ini digunakan untuk bersama-sama mengidentifikasi kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan dan pengelolaan lahan gambut pasca ratifikasi UU AATHP. Pertemuan hari ini juga untuk memastikan bahwa Indonesia secara nasional sampai daerah mempunyai kapasitas untuk melakukan pengendalian bencana asap.

Workshop ini juga sebagai langkah pemerintah untuk pendirian ASEAN Coordinating Centre (ACC). UU Pengesahan AATHP menyebutkan bahwa akan dibangun sebuah Centre untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran lahan dan/atau hutan khususnya pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut. Indonesia harus sebagai tuan rumah ASEAN Coordinating Centre (ACC). Organisasi ACC ini adalah sebagai sarana Indonesia untuk bisa mengambil peran besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat regional.

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp. 021 – 8517164, Fax. 021 – 85902521, humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id