KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

BISNIS INDONESIA – JAKARTA: Kementerian Kehutanan tengah menggagas pembentukan lembaga independen yang dapat menggalang dana untuk keperluan pelestarian hutan.
Lembaga perwalian independen atau Forestry Trust Fund ini diltarapkan dapat mengelola dana yang disetorkan pengusaha pertambangan, perkebunan, atau usaha lain yang menggunakan areal kehutanan.

“Lembaga yang akan dinamai Forestry Trust Fund itu akan diisi perwakilan dari para pelaku usaha kehutanan, pemegang izin konsesi, industri penyumbang polutan, dan negara lembaga donor,” ungkap Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK), Hadi Daryanto kemarin.

Menurut dia, selama ini badan bentukan pemerintah pusat maupun daerah yang bertugas mengelola dana-dana pelestarian dinilai tidak cukup dipercaya bagi negara-negara lembaga donor yang ingin menghibahkan dananya.

“Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah Kemenhut atau Climate Change Forest Fund di bawah Bappenas dinilai masih buruk dalani hal peIayanan dan penyalurannya lantaran keduanya masilt dikelola sepenuhnya oleh pemerintah,” ungkapnya.

Lembaga independen itu, lanjutnya, akan menjadi kantong dana hagi para pelaku usaha yang terkait erat dengan kehutanan mencakup perusahaan pengelola bendungan dan industri-industri yang selama ini menyumbang polutan, seperti pertambangan dan transportasi.

Sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat telah memanfaatkan lembaga perwalian independen itu untuk menyalurkan dananya.

Berkaitan dengan pengawasannya, tambahnya, akan dibentuk dewan pengawas atau Board of Trustee yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan perusahaan dan lembaga pendonor, serta masyarakat madani.

Konsep lembaga independen ini telah diadopsi negara Kostarika yang sudah memiliki satu lembaga bernama Fonafifo dan Brasil dengan nama Amazon Forest Fund. Kedua lembaga yang dibentuk sejak 1998 itu sudah hertugas mengelola dana investasi kehutanan yang diperuntukkan perbaikan jasa lingkungan.

Biaya rehabilitasi
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta kalangan pengusaha pertambangan dan perkebunan yang memanfaatkan kawasan hutan menyediakan dana investasi untuk merehabilitasi kawasannya.

“Para pengusaha pertambangan, perkebunan dan lainnya agar tidak hanya mengambil keuntungan dengan menggali batu bara, nikel, emas, kelapa sawit, pulp and paper, tetapi juga diminta kesadarannya untuk merehabilitasi kawasan hutan,” ujarnya.

Kalangan pengusaha pertambangan, lanjutnya, berkewajiban melakukan reboisasi di lux areal konsesinya dengan perbandingan satu hektar-banding dua.

Karena itu, dia meminta para pengusaha segera merehabilitasi dan mereklamasi kawasan pertambangan
secara besar-besaran.

Sumber:
Bisnis Indonesia, 2010 Maret 18 (Oleh Erwin Tambunan)