KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam dan Konvensi Stockholm (tiga Konvensi B3 dalam satu pertemuan Internasional).
Jenewa Swiss, 10 Mei 2013 United Nations of Environment Programme (UNEP) menyelenggarakan Pertemuan bertajuk “Ordinary and Extraordinary Meetings of the Conferences of the Parties of the Basel Convention, Rotterdam Convention and Stockholm Convention”. Pertemuan 3 Konvensi ini diawali dengan pertemuan Senior Official Meeting yang dimulai pada tanggal 28 April 2013 dan diakhiri dengan dengan  High Level Segment (HLS) pada tanggal 9-10 Mei 2013 yang dihadiri para menteri.

Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi focal point Republik Indonesia dalam Konvensi ini berperan aktif dalam pertemuan yang fokus pada pergerakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracu (Limbah!B3) dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Tiga konvensi yang disinergikan menjadi satu pertemuan ini merupakan tindak lanjut inisiatif Indonesia pada pertemuan ExCOPs pertama di Nusa Dua, Bali pada Februari 2010. Pengaturan ke tiga Konvensi ini adalah:

  1. Konvensi Basel tentang ekspor dan impor limbah B3 (transboundary of hazardous waste) dan pengelolaannya,
  2. Konvensi Rotterdam tentang informasi ekspor dan impor bahan kimia berbahaya dan beracun,
  3. Konvensi Stockholm tentang Persistant Organic Polutant yang dilarang digunakan, terbatas digunakan.

Indonesia perlu berperan aktif dalam mendukung 3 konvensi ini mengingat:

  • Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur pelayaran dunia sangat rentan terhadap datangnya limbah dan sumber pencemar lainnya. Selain kesulitan atas pengawasan barang illegal, keberadaan sekitar 17.000 pulau akan mengundang banyak negara untuk membuang limbahnya ke Indonesia.
  • Perlu upaya mengurangi dampak negatif dari perdagangan dan pergerakan bahan kimia yang jika tidak diatur, memiliki resiko mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. Khusus untuk mencegah Indonesia dijadikan tempat “dumping” senyawa kimia yang berbahaya dan beracun yang dilarang digunakan dari negara maju.

Manfaat yang diterima Indonesia dalam ketiga konvensi tersebut! adalah (i) menggalang kerja sama internasional (ii) akses pertukaran informasi  mengenai  pergerakan! bahan kimia dan pestisida berbahaya, dan Limbah B3 yang dilarang dan yang dibatasi (iii) peluang kerja sama pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi (iv) mempunyai acuan yang jelas jika terjadi sengketa antar negara. Menteri Lingkungan Hidup  Republik Indonesia, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, hadir dalam pertemuan ini. Eksistensi dari kehadiran Menteri Lingkungan Hidup RI dalam upaya:

  1. Mempertegas posisi Indonesia terhadap kesepakatan dalam Deklarasi Rio pada Bab XIX Agenda 21 tentang Pengelolaan Bahan Kimia Beracun yang berwawasan Lingkungan termasuk pencegahan lalu lintas internasional yang ilegal dari produk bahan kimia berbahaya dan beracun
  2. Menunjukkan keseriusan negara Indonesia dalam hal pengelolaan limbah B3 dan B3 baik di tingkat nasional maupun internasional
  3. Menunjukkan dukungan atas upaya sinergi untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm pada tingkat nasional, regional dan internasional.
  4. Menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam hal inisiator untuk mengefektifkan konvensi Basel bersama negara Swiss melalui Indonesia Swiss Country Led Initiative agar Konvensi Basel khususnya dalam pelaksanaan “band!amandement” dapat memperkuat kontrol  internasional terhadap transboundary ‘movement’ of’ hazardous’ waste dan environmentally ‘sound’ management.

Dalam Forum para Menteri, Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyampaikan “Indonesia telah sampai di’ akhir proses  ratifikasi Konvensi Rotterdam yang sudah mendapat persetujuan parlemen. Kami sangat berkomitmen mencegah dampak negatif’ pergerakan limbah B3 dan B3 ke Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk industri di Indonesia dan masyarakatnya dari peredaran limbah B3 dan B3 illegal dari negara lain”.

Beliau juga menyampaikan perlunya (i) mempromosikan pengelolaan yang ramah lingkungan dalam penggunaan B3 dan sesedikit mungkin menghasilkan limbah B3 di tingkat nasional, regional dan internasional dan, serta (ii) penggunaan sumber daya yang ada secara efektif melalui koordinasi yang lebih baik di antara semua pemangku kepentingan berurusan dengan bahan kimia dan limbah B3 dalam rangka meningkatkan sinergi. “Saya sangat percaya bahwa penting untuk memiliki suatu mekanisme yang dapat melindungi negara-negara rentan serta memastikan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah B3 yang ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan tren global seperti perkembangan teknologi  untuk pemulihan sumber daya, pelaksanaan 3R, peningkatan kapasitas termasuk sumber daya keuangan”

Di dalam rangkaian pertemuan ini, Menteri Lingkungan Hidup RI dan Menteri Lingkungan Hidup, Transportasi, Energi dan Komunikasi Swiss, Ms. Doris Leuthard menyelenggarakan jamuan makan malam tingkat menteri untuk menandai kemajuan yang telah dicapai dalam proses Country Lead Initiative antar ke dua negara ini.

Informasi lebih lanjut:

Dra. Masnellyarti Hilman, MSc,
Deputi MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah B3 dan Sampah,
Telepon/Fax: (021) 85905637,
email: humaslh@yahoo.com