KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Doha, Qatar,  5 Desember 2012 –  Disela-sela penyelenggaraan Konferensi PBB tahunan ke-18 perubahan iklim (Conference of the Parties/COP)  UNFCCC di Doha, Qatar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan yang selama ini telah terjalin selama lebih dari 20 tahun mulai dari tahun 1989. Selama ini berbagai kerjasama yang ditelah dilakukan antara lain pengembangan sarana pengelolaan dan laboratorium lingkungan, pelatihan-pelatihan dalam bidang lingkungan, dan pertukaran tenaga ahli.

Penguatan kerjasama ini dilakukan melalui Memorandum Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jepang. Memorandum Kerjasama ini ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi COP18 di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu (5/12). Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar Deddy Saiful Hadi dan Wakil Menteri Lingkungan Jepang Dr. Ryotaru Yatsu.

Menurut Menteri LH, Balthasar Kambuaya penandatangan Memorandum Kerjasama ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerjasama dalam penanganan persoalan lingkungan ditingkat nasional, regional dan global.  Baltashar Kambuaya menambahkan bahwa ada dua hal yang menjadi prioritas dalam kerangka kerjasama tersebut yaitu Rencana Pembentukan Pusat Kajian Pengembangan Kebijakan Lingkungan dan Pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroyuki Nagahama menyambut baik rencana kerjasama ini.  Ia mengatakan bahwa Jepang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan data,  serta sistem inventarisasi gas rumah kaca (GRK).

Keberadaan sistem pengelolaan data lingkungan akan mendukung pengembangan kebijakan yang berbasiskan scientific. Berdasarkan pengalaman selama ini, Jepang bersedia untuk membantu Indonesia melalui KLH untuk membentuk Pusat Inventarisasi GRK Nasional yang bertugas untuk mengumpulkan, mengkoordinir, mereview dan melakukan pengendalian kualitas inventarisasi GRK yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terkait, serta Pembentukan Pusat Pengembangan Kebijakan Lingkungan.

Memorandum kerjasama KLH Jepang dan Indonesia, lanjut Kambuaya, merupakan kerjasama partnership yang setara dengan lingkup kerjasama dalam hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang.

Menteri Baltashar Kambuaya mengharapkan dengan penandatanganan memorandum kerjasama yang berlaku selama lima tahun tersebut, akan lebih meningkatkan kapasitas kerjasama pada berbagai bidang isu lingkungan dan isu perubahan iklim di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Rasio Ridho Sani
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup
Email: rasiosani@live.com
Tel: +62 812 192 4334

Keterangan foto

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama menandatangani Memorandum Kerjasama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi perubahan iklim COP18 UNFCCC di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu (5/12). Memorandum tersebut sebagai payung hukum kerjasama di masa mendatang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim.

Website Berita Terkait:

  1. UNFCCC MEETINGS
  2. DOHA 2012 COP18-CMP8
  3. OneClimate
  4. Climate-IISD