KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

IMG_1591Indonesia menjadi tuan rumah “Closing and Knowledge Workshop Evaluation ASEAN Peatland Forest Project (APFP) & Sustainable Management of Peatland Forests in South East Asia (SEApeat)”

Pekanbaru, 10 November 2014. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ‘Closing and Knowledge Workshop of APFP and SEApeat project and ASEAN Programme on Sustainable Management of Peatland Ecosystem (APSMPE) (2014-2020)’ yang berlangsung pada tanggal 10 – 14 November 2014 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Workshop ini diselenggarakan atas kerjasama The ASEAN Secretariat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) and the Global Environment Centre (GEC).

Acara ini dibuka secara resmi hari ini, oleh Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus memberikan keynote speech. Acara ini dihadiri oleh H. Arshad Juliande Rahman, Plt. Gubernur Provinsi Riau, yang sekaligus memberikan sambutan selamat datang, Mr. Roshan Cooke, Regional Climate and Environment Specialist (IFAD), Muamar Vebry, European Union (EU), Perwakilan negara-negara Anggota ASEAN, instansi pemerintah terkait, dunia usaha, praktisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat.
Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas dan merupakan negara ke-empat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia, dan USA. Lahan gambut Indonesia juga merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia yang meliputi sekitar 50% dari total lahan gambut tropika dunia.
Indonesia telah berupaya dengan berbagai cara untuk pengendalian kerusakan ekosistem gambut baik mulai dari pengembangan kebijakan (salah satunya adalah moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut) peningkatan peran lembaga dan melalui meningkatkan koordinasi baik pusat maupun daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan ekosistem gambut, inventarisasi dan pemetaan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem gambut, pendanaan, hingga pengembangan percontohan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan.
Dari aspek kebijakan, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administrasi, serta mengatur juga tentang izin usaha/ kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut.

Dalam sambutannya Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, menyatakan, ”Kami memahami bahwa, penerbitan peraturan pemerintah tersebut masih memunculkan kekhawatiran bagi sebagian kelompok yang akan terkena dampak atas diterapkannya peraturan tersebut, namun penerbitan peraturan tersebut justru bertujuan untuk menyeimbangkan fungsi ekosistem gambut dalam menunjang usaha/kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan.”
Atas dasar komitmen Indonesia di tingkat ASEAN, peran Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup global, khususnya dalam pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan ditunjukkan melalui partisipasi aktif pada sebuah kegiatan di tingkat ASEAN dalam “Rehabilitasi dan Pemanfaatan Hutan Lahan Gambut Secara Berkelanjutan di Asia Tenggara – ASEAN Peatland Forest Project (APFP)- SEApeat ini.
Indonesia telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2010 yang dilaksanakan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Barat melalui berbagai program dan kegiatan seperti penguatan kapasitas, rehabilitasi, dan pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan.
Hasil – hasil yang telah dicapai dalam pengelolaan ekosistem gambut ini dapat di sebar luaskan ke berbagai kalangan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan evaluasi seluruh kegiatan terkait permasalahan ekosistem gambut bagi demi perbaikan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik di masa yang akan datang, diharapkan dapat disebarluaskan melalui workshop ini.
Informasi lebih lanjut hubungi:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp. 021 – 8517164, Fax. 021 – 85902521, www.menlh.go.id