KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

“The 7th Regional Environmentally Sustainable Transport Forum In Asia In 2013”
Nusa Dua, Bali – 23 April 2013. Hari ini, acara The 7th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia in 2013 berlangsung di Bali dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Pertemuan ini merupakan komitmen dalam membangun kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu udara bersih melalui tranportasi ramah lingkungan. Forum ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan RI bekerjasama dengan United Nation Centre for Regional Development (UNCRD) yang juga dihadiri Ms. Chikako Takase, Director UNCRD serta 23 negara anggota forum. EST 2013 mengangkat tema “Integrated Conference on Next Generation Transport Systems We Want for 21st Century – Looking Beyond Rio+20”.

Lingkungan saat ini telah menjadi isu kunci dalam perkembangan ekonomi global. Analisis biaya dan manfaat kebijakan ekonomi bahan bakar di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan United Nation Environment Programme (UNEP) di bawah Partnership for Clean Fuel and Clean Vehicles dengan US Environmental Protection Agency (USEPA). Analisis menunjukkan bahwa biaya masalah kesehatan penduduk Jakarta pada tahun 2010 diperkirakan sekitar US$ 73 juta dan US$ 4 miliar. Dengan rata-rata PDB per kapita sebesar US$ 3.500. Angka ini berarti 21.000 sampai dengan 1.120.000 pekerjaan yang hilang dari masalah kesehatan masyarakat. Artinya, lebih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini besar dan menggambarkan pentingnya memperkuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengurangi polusi udara.

Dampak pencemaran lingkungan terlihat dari biaya kesehatan yang tinggi serta kehidupan sosial, mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan prioritas yang lebih tinggi untuk pengendalian pencemaran lingkungan khususnya polusi udara. Seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, permintaan energi dan transportasi juga meningkat. Kenaikan tersebut menciptakan tekanan pada lingkungan, terutama di daerah perkotaan, di mana sektor transportasi merupakan sumber utama polusi udara.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Kualitas udara di banyak kota akan terus memburuk jika kita tidak mengambil tindakan. Kami mendukung kota yang berusaha dalam mengatasi polusi udara melalui kebijakan pengendalian, program dan bantuan teknis. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satunya melalui Forum EST sebagai langkah dalam mencari solusi dari masalah transportasi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.”

Untuk mengurangi beban pencemaran udara di perkotaan, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki Program Langit Biru sejak 1996. Program Langit Biru awalnya di 12 kota pada tahun 2007 dan sekarang telah mencakup 45 kota di lebih dari 400 kota di Indonesia yang berpartisipasi dalam program evaluasi. MenLH berharap jumlah kota peserta Langit Biru akan terus meningkat sehingga semua kota akan dibahas dalam program. Kunci dari Program Langit Biru adalah membangun visi, pengumpulan data emisi, kampanye penggunaan angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor, pemantauan kualitas udara, inspeksi dan pemeliharaan kendaraan, dan peningkatan kesadaran.

Saat ini terdapat kota percontohan dalam kerangka GIZ-ASEAN Clean Air for Smaller Cities yaitu program pengurangan emisi lokal. Transportasi di kota Palembang merupakan penyumbang terbesar kedua emisi karbon dioksida, dengan memberikan kontribusi < 90% total emisi karbon monoksida. Transportasi laut dan kereta api mengeluarkan hampir 70% dari total beban emisi pm10. Transportasi massal yang cepat menjadi kebutuhan untuk mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca. Kemajuan di Palembang telah mendorong KLH untuk penurunan emisi di kota lain. KLH juga meningkatkan kapasitas kota dalam melakukan penurunan emisi dan elemen lain dari transportasi ramah lingkungan yang menggunakan energi bersih dan terbarukan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
M.R. Karliansyah,
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH,
Tel/fax: 021-85904933,
email: humaslh@gmail.com