KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

MENLH dan MENLU serta Wakil Ketua DPR Pengesahan ATTHP

Jakarta, 16 September 2014. Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Acara Sidang Paripurna dihadiri oleh Pimpinan dan Para Anggota DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, dan Direktur Perancangan Kementerian Hukum dan HAM.

Keputusan Sidang Paripurna DPR RI juga menandai dimulainya satu babak baru perjalanan kepemimpinan Indonesia untuk melanjutkan peran dan upaya maksimal dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat regional ASEAN. Kebakaran lahan dan/atau hutan dapat mengakibatkan pencemaran asap yang merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem serta mengganggu transportasi.

Kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi besar-besaran di tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di beberapa negara ASEAN. Hal ini menjadi salah satu agenda pembahasan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Informal ASEAN II di Kuala Lumpur tahun 1997. Tahun 2002 seluruh Negara anggota ASEAN menyepakati untuk menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan AATHP mulai berlaku secara resmi (enter into force) tanggal 25 November 2003 meskipun Indonesia belum meratifikasi.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia mengatakan “Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ini merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan asap lintas batas akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan. Selama ini Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan, dimana upaya Pemerintah Indonesia tersebut memperoleh apresiasi dalam berbagai forum ASEAN, terutama tahun 2003 sampai 2014.”
Berdasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas di antara negara ASEAN dan menyadari perlunya pengendalian pencemaran asap lintas batas yang menitikberatkan pada upaya pencegahan kebakaran lahan dan/atau hutan secara bersama oleh negara ASEAN, maka Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Momentum pengesahan RUU ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Indonesia telah meratifikasi ASEAN Charter (Piagam ASEAN) melalui UU No. 38 Tahun 2008. UU ini yang menjadi payung berbagai perjanjian kerja sama di tingkat ASEAN termasuk AATHP. Melalui pengesahan Persetujuan ASEAN, Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan hutan terbesar di kawasan, akan bekerja sama dalam kerangka ASEAN dan dapat memanfaatkan bantuan internasional guna meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas.

Indonesia akan memperoleh manfaat setelah mengesahkan Persetujuan AATHP, antara lain:
1. Indonesia akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan;
2. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan manusia, mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan hidup.
3. Melindungi kekayaan sumber daya lahan dan hutan dari bencana kebakaran lahan dan/atau hutan.
4. Memberikan kontribusi positif terkait upaya pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas, seperti:
a. penguatan regulasi dan kebijakan nasional;
b. pemanfaatan sumber daya di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN;
c. penguatan manajemen dan kemampuan teknis pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas.
Untuk Informasi Lebih Lanjut:
1. Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, telp/fax: (021) 85904923, email : humaslh@gmail.com
2. Himsar Sirait, SH, Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, tlp/fax: (021) 85904936, email: humaslh@gmail.com

Website: www.menlh.go.id

Lampiran Siaran Pers KLH tanggal 16 September 2014
• Dari sisi regulasi nasional, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Dari sisi pelaksanaan teknis yang diamanatkan oleh ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan antara lain:
1. Melakukan kegiatan sosialisasi AATHP dan peningkatan kapasitas secara masif dan berkelanjutan kepada kementerian/lembaga terkait, kalangan dunia usaha, masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah di daerah rawan kebakaran lahan dan/atau hutan.

2. Melakukan koordinasi baik antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun dengan masyarakat yang didasarkan pada Indonesia Comprehensive Plan of Action on Transboundary Haze Pollution seperti:
a. pemetaan daerah rawan kebakaran lahan dan/atau hutan;
b. penguatan data dan informasi terkait dengan hot-spot, persebaran asap, pemetaan daerah terbakar, fire danger rating system (FDRS), pengembangan SOP dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan, dan pengelolaan lahan gambut. Bahkan LAPAN telah memberikan pelatihan kepada Malaysia dalam pengembangan FDRS melalui sistem remote sensing;
c. penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api yang dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan pencegahan dini maupun pelatihan;
d. penanggulangan bencana asap yang terkoordinir dalam rangka tanggap darurat bencana, antara lain melalui gelar pasukan pemadaman api, operasi modifikasi cuaca, dll;

3. Melakukan penegakan hukum (pidana dan perdata) terhadap pelaku (individu dan korporasi) pembakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap lintas batas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum pidana dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh PPNS KLH bersama-sama Penyidik POLRI maupun melalui mekanisme multi-doors (kerja sama UKP4, Kehutanan, Kejaksaan, KPK, POLRI, dan KLH). Penegakan hukum perdata dilakukan melalui gugatan ganti kerugian untuk pemulihan kualitas lingkungan terhadap pelaku pembakaran lahan dan/atau hutan.

4. Memperkuat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy) dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap lintas batas.