KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

High Level Political Forum for Sustainable Development – New York
New York, 1 Juli 2014. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, selaku Vice Chair Board 10 Year Programme of Action for Sustainable Consumption and Production Patters menyampaikan pidato pada pertemuan pada Forum Politik Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan (High Level Political Forum for Sustainable Development-HLPF). Pertemuan berlangsung di Markas Besar PBB di New York, tanggal 30 Juni – 9 Juli 2014.

Pada kesempatan ini, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan, “Pembangunan masa depan perlu menerapkan model pembangunan yang menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perubahan pola produksi dan konsumsi merupakan persyaratan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut”. Menteri Kambuaya juga menyampaikan pada forum bahwa bagi Indonesia pendekatan produksi dan konsumsi berkelanjutan sangat penting dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih efisien dan ramah lingkungan; mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan; serta mendorong tumbuhnya kapasitas industri produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan. “Hal-hal ini sangat penting untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia”, demikian ditambahkan Menteri Kambuaya.

Dalam konteks global, pendekatan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan atau Sustainable Consumption and Production (SCP) dinilai penting sebagai landasan pelaksanaan pembangunan masa depan, guna menjawab berbagai tantangan pembangunan global termasuk penanganan dampak perubahan iklim. SCP sendiri adalah kesepakatan global yang diadopsi pada Konferensi Rio+ 20 tahun 2012 lalu.  Penerapan SCP merupakan kelanjutan dari kesepakatan Deklarasi Rio tahun 1992 terkait pengubahan pola konsumsi dan produksi.

Kuasa Usaha ad interim Indonesia dan Deputi Wakil Tetap RI bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Yusra Khan dalam kesempatan terpisah menggarisbawahi posisi Indonesia yang memandang isu SCP sebagai salah satu isu prioritas dalam pembahasan terkait agenda pembangunan pasca 2015. “Indonesia juga selama ini senantiasa berperan aktif dalam pembahasan terkait implementasi SCP di PBB, antara lain sebagai anggota Board 10 Year Framework of Programme on Sustainable Consumption and Production”, demikian ditegaskan Dubes Yusra Khan.

Secara konkrit, penerapan SCP diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas, teknologi serta akses dalam memproduksi dan memperoleh berbagai barang dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan demikian, berbagai inovasi dan investasi baru dalam kegiatan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, akan mendapat dukungan kuat dari segenap pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

Isu SCP saat ini tengah dibahas dalam penyusunan sustainable development goals sebagai panduan pembangunan global pasca berakhirnya Millennium Development Goals pada tahun 2015. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memelopori pengintegrasian pendekatan SCP dalam kebijakan nasionalnya. Indonesia menginginkan SCP dapat diangkat menjadi salah satu isu utama yang membentuk agenda pembangunan pasca 2015.

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan
Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931,

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI)
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
di New York,
325 East 38th Street, New York, NY 10016,
Tel: +1 (212) 972-8333,
Fax: +1 (212) 972-9780