KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

DSC_8846_b.jpgBogor 21 Januari 2009. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan penataan ruang di Kawasan Puncak ditingkatkan. Kawasan Bopunjur (Bogor Puncak Cianjur) dikategorikan sebagai kawasan strategis yang memerlukan penanganan khusus, yaitu sebagai pelindung kawasan dibawahnya yang dalam hal ini adalah daerah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dalam Kepres Nomor 144/1999 mengenai Penataan Ruang Kawasan Bopuncur menyatakan bahwa fungsi utama kawasan tersebut sebagai kawasan resapan air dan tanah.

Terkait Keppres tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri telah membuat Perda Nomor 17 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. Komitmen nasional tersebut diatas faktanya tidak mudah dipatuhi oleh berbagai pihak. Bentuk pelanggaran tersebut diantaranya penyalahgunaan peruntukan lahan, dari status konservasi menjadi kawasan permukiman, mendirikan bangunan yang menyalahi koefisien dasar bangunan serta bangunan tanpa izin.

DSC_8862_a.jpgBerdasarkan data KLH, terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan lindung, Kecamatan Cisarua secara signifikan, misalnya dari tahun 2000 hingga 2008 hutan telah berkurang 74% (4.918 Ha-1.265 Ha), tanah terbuka hampir tidak ada (4.550 Ha – 14 Ha), sementara pemukiman bertambah 44% (24.833 Ha – 35.750 Ha). Berdasarkan data dari Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor, sejak 1972 hingga 2005, sudah 30,36% wilayah vegetasi hutan di kawasan Puncak hilang akibat pendirian bangunan, sementara itu data Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor menyebutkan dari sekitar 5000 bangunan di kawasan wisata Puncak, hampir 1500 unit tidak memiliki IMB.

“Dengan tingkat kerusakan lingkungan dari hulu sampai hilir yang menyebabkan banjir dan longsor, penyimpangan tata guna lahan harus segera ditertibkan, yaitu tidak boleh ada lagi bangunan baru di kawasan ini atau moratorium, dan lahan yang sudah terdapat bangunan lama harus segera difungsikan kembali sebagai resapan air. PemKab Bogor tidak berdiri sendiri, kami selaku pemerintah, khususnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan mendukung sepenuhnya termasuk aspek penegakan hukum bagi para pihak yang menyebabkan pelanggaran tata ruang ini terjadi,