KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Beningnya Air di Bekas Villa Sutiyoso
JAKARTA, SUAR – Saat inspeksi lingkungan ke kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor, Rabu 21 Januari, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Rachmat Witoelar sempat melihat langsung bekas bangunan yang disebut sebagai milik mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, di Desa Citamiang Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor. Letaknya, di lereng bukit, di seta-seta pepohonan. Tak jauh dari situ terdapat mata air yang cukup jernih dan besar. Dengan debit cukup besar, air yang keluar dari perut bumi ini terlihat bening dan segar. Tidak hanya pada titik mata air, tapi juga air yang mengalir di selokan di tepai jalan, tampak bening, bersih dan segar.

"Air ini, bisa langsung diminum" ujar Deputi MenLH Bidang Penegakan dan Penataan Hukum, Ilyas Asaad, seraya berkali¬kali membasuh muka dengan air yang dicedok dengan tangan. Mata air ini merupakan salah satu sumber air yang memgalir di sejumlah anak sungai yang bermuara di sungai Ciliwung. Selain itu air bersih untuk DKI Jakartajuga berasal dari kawasan ini, antara lain dari mata air Ciburial. Karenanya, bila terjadi kerusakan lingkungan di kawasan ini, pasti berdampak bagi Jakarta.

Untuk mencapai lokasi villa milik sejumlah pejabat memang butuh "sedikit perjuangan." Sebab selain jalannya berkelok-kelok, juga mesti melewati beberapa tanjakan dengan tingkat kemiringan berkisar antara 30 hingga 40 derajat. Kendaraan wartawan yang berada dibelakang mobil Menneg LH, sempat tertinggal jauh karena sulit melewati sebuah tanjakan yang di kiri kanannya sudah terdapat beberapa bangunan villa.

Sebenarnya, keberadaan villa yang disebut sebagai milik mantan Gubernur DKI Jakarta, pernah ramai disorot pers, di tahun 2002 silam. Saat itu, Jakarta tergenang banjir dan salah satu penyebabnya adalah akibat menjamurnya bangunan villa milik pejabat di kawasan Puncak.

Saat itu Sutiyoso dituding memiliki villa yang tidak dilengkapi dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) di Desa Tugu Utara Cisarua. Tapi, Sutiyoso membantah tuduhan itu. Kepala wartawan is mengaku tidak memiliki villa di kawasan itu. "Yang ada cuma sepetak tanah garapan yang diatasnya didirikan sebuah gubuk kecil," kata Bang Yos.

Modelnya seperti rumah panggung, terbuat dari bambu. Bahkan lantainya tidak disemen. Ukurannya 3 x 5 meter, karena¬nya tidak cocok disebut villa, karena memang hanya diperun¬tukkan sebagai tempat peristirahatan penjaga lahan. Namun diakuinya, disekitar tempat itu sudah ada yang membangun villa secara permanen, sehingga keberadaan "rumah panggung" miliknya terkesan mencolok. "Karena saking sederhananya. "

Menjelaskan asal usul tanah garapan, menurut Sutiyoso bermula saat ia menjabat Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana, Bogor, pada 1994. Saat itu dia berinisiatif memberi lahan garapan bagi warga kampung sekitar untuk ditanami aneka tanaman. Motivasi memberi lahan itu, menurut dia, tak lain memberi pekerjaan bagi warga kampung.

Nah, lahan itu ia manfaatkan untuk budi days aneka tanaman. Tetumbuhan di sang pun ditanam dalam wallah plastik. Karena itu, kata dia, agak aneh bila rumah panggung itu disebut vila. "Masak sih begitu saja disebut vila?"

Namun, karena gencarnya sorotan publik, Sutiyoso akhirnya membongkar bangunan itu. Dia juga mengaku belum sempat datang ke tempat itu, karena letaknya jauh dan jalannya mendaki.

Sayangnya, di lokasi bekas bangunan itu tidaksumber yang bisa dimintai keterangan, karena memang tak ada yang menunggu bekas bangunan yang tampak sudah tidak terurus. Mengembalikan keadaan lingkungan kawasan ini hingga seperti kondisi semula memang langkah positif terutama untuk menyelamatkan mata air yang amat dibutuhkan demi kelestarian ekosistem, termasuk keberlanjutan hidup manusia.

‘Menneg LH, Rachmat Witoelar menegaskan, pemerintah melarang pembangunan apa pun di lokasi yang berdekatan dengan mata air. "Sebab bisa menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan orang banyak yang memanfaatkan air sungai," kata Rachmat Witoelar. Rekayasa Teknologi Mengenai penyimpangan tata guns lahan yang semakin massif di kawasan Puncak, Menneg LH, Rachmat Witoelar mendesak agar segara melakukan moratorium pembangunan di kawasan ini. Lahan lindung yang masih tersisa harus dijaga sebaik-baiknya agar tidak lagi berkurang. Sementara bangunan-bangunan liar yang telah nyata merusak lingkungan harus dibongkar dan lahan harus dikembalikan pada kondisi semula.
Namun, Rachmat Witoelar tidak menutup mata terhadap adanya bangunan milik warga yang sudah terlanjur dibangun
permanen, jauh sebelum terbit Keppres 144/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopuncur.

Untuk kawasan tersebut perma  salahan lingkungan bisa diatasi dengan rekayasa teknologi, yakni dengan pembangunan sumur resapan dan lubang-lubang biopori. "Pada prinsipnya, kawasan ini harus dijaga agar tetap bisa berfungsi sebagai daerah resapan air," tegas Rachmat Witoelar.  Paulus Londo

Sumber:
Suara Akar Rumput
Hal. 8

28 Januari – 02 Februari 2009