KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Ekoregion Sumatera memiliki potensi besar keberadaan masyarakat hukum adat dengan kearifan lokal dan peran pengurus adat yang masih aktif. Wilayah orbitasi komunitas yang umumnya di pedesaan, di hulu-hulu sungai, pulau-pulau kecil  dan sekitar hutan menjadikan mereka berperan strategis dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun diakui bahwa data keberadaan mereka dan kearifannya belum tersedia dan di kelola dengan baik.

Tugas dan fungsi  Pemerintah Provinsi/Kabupaten sangat penting dalam upaya inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal serta perlindungan hak-haknya. Namun demikian, untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai  melalui pelatihan petugas invetarisasi yang kemudian disebut Inventor. Inventor adalah seseorang yang bertugas untuk melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum ada yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itu, telah dilaksanakan Pelatihan Inventor dalam Inventarisasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Ekoregion Sumatera, yang dilangsungkan di Hotel Grand Abadi, Jambi tanggal 17–18 September 2012. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Cara Inventarisasi yang dilaksanakan pada tanggal 14–16 Mei 2012 di Pekanbaru.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat pengelola lingkungan hidup di daerah dalam melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode pelatihan berupa penyampaian materi di kelas (in-door)baik teori maupun praktik. Lingkup Materi Pelatihan, terdiri dari:
1)    Teknik Identifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
2)    Teknik Identifikasi Kearifan Lokal
3)    Tata cara Pelaksanaan  Inventarisasi Keberadaan MasyarakatHukumAdat
4)    Pendekatan Partisipatif dalam Inventarisasi  MasyarakatHukum Adat dan Kearifan Lokal
5)    Metode Pengumpulan Data Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal (deskstudy)
6)    Teknik Pemetaan Partisipatif dalam Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
7)    Alat Pemetaan Partisipatif  dan Cara Penggunaannya
8)    Teknik Visualisasi melalui Photo Dokumentasi
9)    Teknik Pengolahan Data Hasil Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
10)    Pengembangan Database dan Publikasi Berbasis Website.

Peserta pelatihan berjumlah 35 orang peserta, terdiri dari staf atau pejabat dari Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten se-Sumatera yang memiliki potensi masyarakat hukum adat, serta dua orang perutusan masyarakat hukum adat Pembarap (Kabupaten Sarolangun) dan Batin Lapan (Kabupaten Merangin).

Peran dan kedudukan sebagai inventor adalah status profesional yang dapat di sandang walau purna tugas sebagai PNS. Mereka adalah orang-orang terlatih untuk melakukan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Dibutuhkan komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberdayakan peran inventor pada kegiatan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di daerahnya. ***

Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lokal
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur
Telp./Fax.  021-8580087