KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Menneg LH, Rachmat Witoelar:
 
JAKARTA, SUAR— "Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup tetap memberikan prioritas pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena itu, pada era 2009-2014 tetap perlu diarahkan pada pemberian input sosial yang memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat agar dapat secara mandiri mengembangkan kapasitas sosialnya." Demikian penegasan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Ir Rachmat Witoelar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, di Jakarta (10/8).

Lebih lanjut dijelaskannya, pendekatan investasi sosial untuk memberdayakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat diselaraskan pada perilaku yang mendukung penurunan beban lingkungan seperti penggunaan enerji alternatif, melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3-R (reduce-reuse-recycle), revitalisasi kearifan lingkungan dan gerakan tanam dan pelihara pohon.

Kepeloporan masyarakat, seperti yang telah dibuktikan oleh para penerima penghargaan Kalpataru, dalam berperilaku hijau perlu didukung dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi hijau. Karena itu, kata Rachmat Witoelar, pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat harus dapat memainkan peranannya dengan membangun kemitraan dunia usaha, lembaga penelitian dan masyarakat untuk membangun critical mass perilaku hijau dikalangan masyarakat luas.

Mengenai keterkaitannya dengan otonomi daerah, Pemerintah Pusat akan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria sebagai acuan Pemerintah Daerah agar masyarakat dapat berperilaku ramah lingkungan, termasuk peluang usaha ekonomi berbasis lingkungan. Tegasnya, usaha pemberdayaan masyarakat perlu diselaraskan dengan peningkatan kesejahteraan melalui keterpaduan kegiatan yang meningkatkan kesadaran lingkungan, penyediaan sarana pendukung dan perilaku ekonomi lingkungan.

Arahan Kebijakan Untuk memantapkan langkah pemberdayaan masyarakat pada 2009-2014, pemerintah telah menetapkan pokok arahan kebijakan yakni:

  1. Memperkuat sinergi aliansi strategis untuk membangun perilaku hijau di kalangan masyarakat luas.
  2. Mendorong pertimbangan isu lingkungan dalam pengambilan keputusan.
  3. Mengembangkan edukasi lingkungan melalui jalur formal, nonformal dan informal.
  4. Mengembangkan komunikasi lingkungan sebagai strategi untuk menjamin hak masyarakat atas akses informasi lingkungan.
  5. Mendorong pecan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Simultan dan Multi Aspek
Dalam kurun waktu 2004-2009, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah meluncurkan sejumlah Program Komunikasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan secara simultan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Berbagai instrumen juga telah dipakai untuk memasyarakatkan program-program tersebut agar jadi akrab dengan masyarakat.

Dari kegiatan seni budaya, keagamaan, olah raga, hoby hingga yang bernilai aktivitas ekonomi dan politik dapat dijadikan sarana untuk kampanye dan pendidikan lingkungan. Melalui berbagai pendekatan ini, kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan juga semakin meningkat. Hal ini setidaknya tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program lingkungan yang terus meningkat.

Dalam review kegiatan Program Komunikasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat 2004-2009 yang dipaparkan oleh Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi VI Menneg LH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagian besar program lingkungan hidup yang digulirkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup cukup disambut positif oleh masyarakat luas.


Gerakan menanam pohon, mengolah sampah menjadi barang bermanfaat, eco-pesantren, misalnya, kini telah banyak diadopsi oleh berbagai kalangan, bahkan tanpa disadari menjadi bagian dari gays hidup (life style).


Menurut Henry Bastaman, salah satu indikator menggembirakan, saat ini isu-isu lingkungan semakin mendapat tempat yang memadai dalam pemberitaan media massa. Dalam beberapa bulan terakhir, kata Henry Bastaman, liputan isu lingkungan oleh media cetak dan elektronik cenderung meningkat tajam.


Atas perkembangan tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup memberikan apresiasi kepada media massa yang dinilai telah menunjukkan komitmennya sebagai penyambung informasi lingkungan kepada masyarakat luas.


Dengan memperhatikan berbagai aspek, trofi tersebut diberikan kepada Harian Kompas, Harian the Jakarta Post, dan the Jakarta Globe.  Paulus Londo

Sumber:
Koran Suara Akar Rumput
Edisi 14-20 Agustus 2009