Inventor Berlatih Memahami Masyarakat Hukum Adat dan kearifan Lokal Se-Kalimantan Selatan.

Pelatihan Inventor Dalam Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat se-Kalimantan Selatan. Pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, melalui proses pengidentifikasian kelompok masyarakat pemilik pengetahuan tradisional penting dilakukan terkait dengan tiga hal. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  memberi kewenangan [...]

17 Sep 2012 08:05 WIB

Pelatihan Inventor Dalam Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat se-Kalimantan Selatan.

Pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, melalui proses pengidentifikasian kelompok masyarakat pemilik pengetahuan tradisional penting dilakukan terkait dengan tiga hal. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk  menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan masyarakat adat, kearifan lokal dan hak masyarakat adat. Peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam upaya inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 1 (30) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Peranan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat penting dan perlu diperhatikan dalam implementasi Protokol Nagoya.

Banjarmasin, 10-11 September 2012. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Banjarmasin Internasional, Kalimantan Selatan. Tiga puluh peserta dalam pelatihan inventor terdiri dari staf atau pejabat yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat dari unit terkait di KLH, PPE Kalimantan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi se-Kalimantan Selatan dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kab Hulu Sungai Selatan, Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Tengah, serta dua orang perutusan masyarakat hukum adat dari Loksado dan Alai sebagai pendamping nara sumber.

Delapan nara sumber yang ahli di bidangnya berperan sebagai pemateri pelatihan berasal dari internal KLH, Perguruan Tinggi dari Jakarta maupun Banjarmasin, LIPI, LSM yang memiliki konsentrasi terkait dan media yang kredibel.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi inventor dalam melaksanakan invetarisasi keberadaan MHA, KL dan hak-haknya terkait PPLH. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Sosialisasi Pedoman Iventarisasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat yang Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Lingkup kegiatan berupa pelatihan inventor melalui penyampaian materi secara teori maupun praktik. Materi Pelatihan tersebut terdiri dari:
1)    Teknik Identifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
2)    Teknik Identifikasi Kearifan Lokal
3)    Tata cara Pelaksanaan  Inventarisasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
4)    Pendekatan Partisipatif dlm Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
5)    Metode Pengumpulan Data Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal (termasuk desk study)
6)    Teknik Pemetaan Partisipatif dalam Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
7)    Alat Pemetaan Partisipatif  dan Cara Penggunaannya
8)    Teknik Visualisasi melalui Photo Dokumentasi
9)    Teknik Pengolahan Data Hasil Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
10)    Pengembangan Database dan Publikasi Berbasis Website.

Metode pelatihan berupan penyampaian materi di kelas (in-door) dan praktik. Kehadiran perutusan dari komunitas hukum adat berperan sebagai pendamping nara sumber yang akan memberikan informasi tentang keberadaan komunitas dan kearifan lokalnya. Alat pendukung, antara lain modul pelatihan, materi dari pengajar, GPS, white board, in focus, flip chart, dan lain-lain.
Menutup kegiatan tersebut, Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM, menyampaikan “Inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH penting untuk segera dilakukan terkait dengan keragaman biofarmaka, REDD +, dan PPLH itu sendiri. Pelatihan inventor yang diinisiasi oleh Deputi VI diharapkan dapat segera ditindaklanjuti di provinsi lain.”

Beberapa catatan penting dalam kegiatan tersebut diantaranya:
-    Penyempurnaan isi materi modul pelatihan;
-    Penyempurnaan bentuk kegiatan pelatihan;
-    Penyempurnaan desain penyelenggaraan pelatihan;
-    Peran koordinasi dan kerja sama untuk melakukan inventarisasi diantara pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten, LSM  setelah dilakukan pelatihan inventor;
-    Kegiatan dekonsentrasi APBN  dan APBD diharapkan menjadi solusi permasalahan pokok dalam melakukan inventarisasi dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.
-    Kegiatan pelatihan inventor di Banjarmasin akan ditindaklanjuti dengan pelatihan inventor di Jambi dan Makassar. ***

Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi:
Asdep Penguatan Inisiatif, Deputi VI KLH
Bidang Kearifan Lingkungan,
Jalan D.I Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410
Telp/Faks. (021) 8580087

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı