KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Menneg LH, Prof. Rachmat Witoelar:
"Jumlah penyidik lingkungan hidup belum sebanding dengan lugs wilayah Indonesia. Tenaga PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Lingkungan Hidup) yang telah dilatih baru 460 orang. 80 orang diantaranya bertugas di Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan 376 orang ditempatkan di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota." Demikian dijelaskan oleh Menneg LH, Prof. Rachmat Witoelar saat melantik 71 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) yang akan ditempatkan di sejumlah daerah di tanah air, Selasa 16 Desember di Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jakarta.

Ini pelantikan PPNS-LH yang ketiga kali. Sebelum dilantik, 71 PPNS-LH mereka mengikuti pendidikan dan latihan (diktat) yang diselenggarakan dalam 2 (dua) angkatan yaitu angkatan pada tanggal 8 Mei – 16 Juli 2007 dan 22 April – 20 Juni 2008.

Kepada para PPNS-LH yang baru dilantik, Menneg LH Rachmat Witoelar berpesan agar senantiasa melaksanakan togas secara jujur dan bertanggung jawab, sesegera mungkin melakukan penyidikan kasus-kasus dugaan tindak pidana lingkungan di wilayah kerja masing-masing, dalam melakukan penyidikan secara benar dan penuh tanggung jawab, senantiasa meningkatkan tingkatkan profesionalisme dalam melaksanakan penyidikan. KNLH

——————————————–

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
"TAHUN BARU DENGAN PEJABAT BARU"

Memasuki tahun baru 2009 dengan menghadirkan sederet pejabat baru, itulah yang terjadi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Hal tersebut tentu untuk lebih memantapkan fungsi peran KNLH, menyikapi tantangan di masa mendatang, mau pun untuk merespons tuntutan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Rabu 23 Desember 2008 silam, Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Rachmat Witoelar telah melantik sejumlah Pejabat Eselon 1 dan 2 di Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Untuk pejabat eselon 1 pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 136/m Tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Pelantikan eselon 2 berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup bernomor 16/K Tahun 2008 tertang¬gal 22 Desember 2008.

Para pejabat yang dilantik itu adalah:
1. Nadjib Dahlan, SH, Staf Ahli MenLH Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga;
2. Drs Yanuardi Rasudin, Staf Ahli MenLH Bidang Sosial, Budaya dan Kemitraan;
3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA, Deputi MenLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3;
4. DR. Henry Bastaman, MES, Deputi MenLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Drs. Sudarijono, Deputi MenLH Bidang Pembinaan Sara¬na Teknis dan Peningkatan Kapasitas.
6. Dra. Pudjihastuti, Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
7. Ir. Bambang Setyabudi, MURP, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
8. Drs. Heru Waluyo, M.Com, Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan pada Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan.
9. Chaeruddin Hasyim, SKM, M.Si, Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan pada Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan
10. Ir. Muh.Ilham Malik, MSc, Asisten Deputi Urusan Kelembagaan: Lingkungan pada Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan.
11.1r. P. Hari Wahyudi, Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Manufaktur pada Deputi MenLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
12. Drs. Dasrul, MM,ME, MH, Asisten Deputi Urusan Administrasi Pengendalian Limbah B3 pada Deputi MenLH Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
13. Dra. Siti Aini Hanum, MA, Asisten Deputi Urusan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan pada Deputi MenLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Drs. Nursiwan Taqim, M.Si, Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan pada Deputi MenLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas.

Selain para pejabat tersebut di atas, pada acara yang sama Menneg LH , dalam acara yang sama melantik Heru Waluyo, M.Com, Asisten Himsar Sirait S.H. sebagai Pelaksana Tugas Asisten Deputi urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan pada Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan No. 1207/ MENLH/12/2008. PIL

Sumber:
Koran Suara Akar Rumput
Hal. 8.
14 – 19 Januari 2009