KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kodon-kodon, 23 Agustus 2005. Bertempat di pesisir Danau Toba, perbatasan Desa Kodon-kodon dan Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, dilakukan pengukuhan 75 orang kader lingkungan dari perutusan 15 komunitas adat tersebar di 7 kabupaten sekitar Danau Toba, yaitu mewakili desa Kodon-kodon, Paropo, Haranggaol, Tigaras, Tigaraja, Pardamean, Parparean, Lumban Binanga, Meat, Ambarita, Siboro, Hutanamora, Sibonor Ompuratus, Hutanagodang, dan Desa Sinambela. Kegiatan ini diikuti oleh 350 undangan dari perutusan masyarakat pedesaan, LSM, Pemerintah Daerah 7 kabupaten, penerima Kalpataru, Asosiasi Penangkar Tanaman (ASPENTA) Propinsi Sumatera Utara, KLH, dan kader-kader lingkungan yang sebelumnya sudah dibentuk.

Sebelum pengukuhan, dihadapan Bupati Karo, DPRD Karo, Deputi VI KLH dan undangan lainnya, sebanyak 10 orang tokoh adat yang juga petani, menyampaikan pernyataan sikap sebanyak 5 butir, antara lain berjuang mempertahankan kelestarian Danau Toba melalui mekanisme lokal, hukum dan demokrasi, serta gerakan penanaman pohon. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pelatihan kader desa lingkungan di 15 desa yang dimulai tanggal 24 dan 25 Agustus 2005 di Desa Kodon-kodon, Paropo dan Haranggaol. Kementerian Lingkungan Hidup bersama pengurus Anjungan Bank Pohon Provinsi Sumatera Utara, Paris Sembiring, menyerahkan 1500 pohon buah kepada masyarakat Kodon-kodon, dan 3000 pohon coklat kepada kader lingkungan di Kabupaten Dairi.

Dari dialog, muncul berbagai keluhan dan laporan menyangkut pengrusakan lingkungan di sekitar Danau Toba, antara lain laporan pengrusakan lingkungan oleh kegiatan PT Merek Inti Lestari (MIL) di Desa Kodon-kodon. Konflik antara masyarakat Kodon-kodon dengan PT MIL telah berlangsung sejak 2004. PT MIL ketika itu membuka lahan seluas 90 ha untuk pembangunan wisata resort di Gorat Ni Padang desa Kodon-kodon. Gorat Ni Padang diklaim sebagai tanah ulayat marga Simajorang yang berasal dari desa Kodon-kodon, dan sebagian berada pada hutan lindung register K3 dan kawasan tangkapan air Danau Toba. Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secepatnya melalui mekanisme hukum yang sedang berlangsung.***

Sumber berita:
Asdep Urusan Masyarakat Perdesaan
Deputi III, Gedung B, Lantai 5 KLH
Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410
Telp (021) 8520392; Faks. (021) 8580087