KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

World Town Planning Day
Banjarmasin,  25  September 2010

Sebagai DAS yang melintasi dua Provinsi yaitu Kalteng (70.73 %) dan Kalsel (29.27%), pengelolaan DAS Barito melalui keterpaduan dan sinergi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat merupakan hal yang  sangat penting. Kondisi yang saat ini dihadapi DAS Barito adalah adanya tekanan karena degradasi hutan yang terjadi, permukiman yang semakin berkembang di wilayah sempadan sungai, dan meningkatnya berbagai kegiatan di pinggir sungai memberikan beban pencemaran yang semakin besar kepada badan air Sungai Barito. Sebagai akibat  nya maka status kelas air Sungai Barito pada saat ini adalah kelas II – IV. Disamping itu luapan sungai Barito juga telah menyebabkan beberapa wilayah mengalami banjir pada musim hujan, dan pendangkalan terjadi pada saat musim kemarau.

Kondisi DAS Barito sampai saat ini kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Untuk wilayah DAS Barito yang berada di Kalsel, tutupan hutannya pada tahun 2009 hanya tinggal tersisa sebesar 4,15 % saja, sedangkan tutupan lahan DAS Barito yang berada  di wilayah Kalteng kondisinya masih lebih  baik yaitu sebesar 38,77 %, walaupun bila di lihat trend-nya dari tahun 2000 ke 2009, kondisi tutupan lahan di Kalteng tersebut telah berkurang cukup jauh. Dalam kurun waktu  9 tahun dari tahun 2000 hingga 2009, maka di wilayah DAS Barito telah kehilangan tutupan hutan sebesar 1.047.163,82 ha atau kurang lebih sebesar 16.38 %, tentu  bukan kehilangan hutan yang kecil jumlahnya, sehingga apabila Pemerintah Daerah tidak memperhatikan hal tersebut, maka kondisinya akan semakin memburuk.

Lahan kritis di Kalimantan Selatan dari kawasan hutan seluas 1.839.494 ha, maka kondis yang ‘kritis dan sangat kritis’ adalah seluas 555.982.22 ha, atau kurang lebih sepertiga dari luas kawasan hutan yang ada adalah dalam kondisi kritis. Apabila ditambah dengan areal yang memiliki ‘potensi kritis’, luasan ini menjadi lebih signifikan. Kondisi ini  terjadi antara lain karena degradasi hutan yang tanpa diikuti dengan reboisasi yang memadai, adanya illegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan kegiatan pertambangan baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

Dalam perencanaan tata ruang wilayah, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan no. 32 tahun 2009, maka sekarang terdapat ketentuan untuk menyusun  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan terintegrasi di dalam Kebijakan, Rencana, maupun Program pembangunan.  Isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang ada di setiap wilayah perlu di identifikasikan terlebih dahulu sehingga di dalam penyusunan kebijakan melalui Perda Rencana Tata Ruang Wilayah isu-isu lingkungan tersebut  harus dapat dipastikan sudah termuat menjadi kebijakan untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan memastikan bahwa isu-isu lingkungan sudah menjadi bagian yang terintegrasi, maka diharapkan implementasi kebijakan di lapangan akan mengikuti arah kebijakan tersebut, termasuk di dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunannya.

Salah satu (dari beberapa aspek) yang menjadi pertimbangan di dalam penyusunan KLHS adalah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.  Dengan melaksanakan KLHS maka daya dukung suatu wilayah akan dapat diketahui apakah telah melampaui atau belum. Dengan mengetahui daya dukung dan daya tampung maka digunakan sebagai pertimbangan di dalam kebijakan yang akan di ambil. Yang juga penting di dalam penyusunan KLHS adalah perlu dilakukan dengan pelibatan berbagai stake holder dan para pihak terkait, agar kebijakan yang disusun bisa bersinergi dengan kebijakan-kebijakan lain dan saling memperkuat sehingga implikasi negatif terhadap lingkungan dapat dihindari.  

Informasi lebih lanjut:
Ir. Hermien Roosita, M.M.; Plh. Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran, KLH
Telp/Fax. 021-85904933, email : tblsony@menlh.go.id