KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 

Jakarta (14 Juni 2006). Dalam rangka mengkaji dampak lingkungan kumulatif akibat gempa bumi di propinsi DIY dan Jawa Tengah serta altpotensi dampak akibat meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) melakukan kajian komprehensif. Tim kajian ini yang dikoordinasikan oleh Tim DeputiVII (Asdep Datin) dengan didukung oleh Pusarpedal, Asdep Pemulihan Kualitas Lingkungan Asdep Pengelolaan Kerusakan Lahan dan Hutan dan PPLH Regional Jawa, serta beberapa pakar di bidang Geodesi, Geologi dan Geodinamika didalam dan luar negeri. Cakupan dari kajian ini : pertama , kajian tingkat kerusakan dan resiko lingkungan akibat gempa bumi dan investigasi lapangan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan yang muncul.pasca bencana. Kedua , kajian ini juga ditujukan untuk melihat berbagai kemungkinan dampak lingkungan serta penanggulangannya ( disaster preparedness ) dari kegiatan Gunung Merapi.

Laporan awal dari kajian awal ini, merekomendasikan empat hal berikut untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi 1: Kajian Lingkungan Pasca Bencana secara Komprehensif ( comprehensive environmental assessment ). Kajian lingkungan secara komprehensif harus dilakukan untuk melihat dampak kumulatif baik akibat gempa bumi yang terjadi dan kemungkinan pengaruhnya pada areal yang terkena dampak, dan pengaruh aktivitas Gunung Merapi maupun perubahan lingkungan di kawasan ini.

Rekomendasi 2: Penanganan dan Pengelolaan Limbah. P erlu disusun sistem pengelolaan sampah pasca gempa yang komprehensif mengingat tidak optimalnya fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada serta besarnya volume limbah pasca gempa terutama di Wilayah DIY dan lokasi yang terkena bencana.

Rekomendasi 3: Penataan Ruang Pasca Bencana. Adanya rencana yang komprehensif untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi pada tingkat makro (nasional, propinsi, kabupaten) dengan tingkat mikro karena adanya desakan segera akan kebutuhan rehabilitasi di lokasi yang terkena bencana. Selain ini juga perlu dilakukan revisi terhadap penataan ruang yang ada untuk melakukan relokasi pemukiman atau bangunan lainnya yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan memanfaatkan areal sangat rawan terhadap bencana seperti pergerakan sesar permukaan ( surface faulting ) sebagai jalar hijau.

Rekomendasi 4: Penguatan Kelembagaan Lingkungan di Daerah. Adanya kelembagaan lingkungan yang kompeten dalam pengarusutamaan lingkungan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya gempa bumi serta penataan ulang kawasan yang berpotensi terkena dampak sangat diperlukan. Penguatan kelembagaan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Bapedalda Provinsi DIY dan Jateng dan seluruh Bapedalda tingkat kabupaten/kota di wilayah yang terkena bencana (Yogjakarta, Bantul, Klaten, Kulon Progro, Gunung Kidul, Magelang, Sleman, Boyolali).

Kontribusi Laporan dan Tindak Lanjut

Beberapa temuan dari kajian KLH, dimuat pada Laporan Preliminary Damage and Lost Assesment ( link ke http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1150196584718/PackageJune13_HIRES_FINAL.pdf ) yang merupakan laporan resmi Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan disusun bersama pemerintah propinsi dan kabupaten kota DIY dan Jawa Tengah, dana mitra internasional. Masukan KLH dimuat pada halaman 61 dan 62. Sebagai tindak lanjut, tim sedang bekerja pada skala informasi yang sangat rinci (1:1000) untuk melakukan kajian dampak lingkungan kumulatif yang lebih menyeluruh. Diharapkan laporan ini bisa diselesaikan pada akhir Juli 2006.

Informasi Lebih Lanjut:
Asisten Deputi Bidang Data dan Informasi
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Tel./Fax. (021) 8580081
Email: aini@menlh.go.id