KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Wondama-SUAR- Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama, Selasa (26/5) menggelar sosialisasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). PT. Kurniatama Sejahtera. Perusahaan ini berencana berinvestasi dibidang produksi hasil hutan di wilayah distrik Naikere dan Kuri Wamesa.

Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh wakil bupati, Dra. Marice P. Kaikatuy, MM dengan menghadirkan peserta dari sejumlah instansi terkait seperti kehutanan, Pariwisata, Perindag, Bappeda, kepala Distrik, kepala kampong dan para pemilik hak ulayat. Sementara pihak perusahaan diwakili oleh kuasa direksi, Asep Mulyadi.

Wabup Marice P. Kaikatuy dalam arahan singkatnya mengatakan, Amdal merupakan bagian penting yang harus diketahui oleh seluruh komponen masyarakat, terutama karena sebagian besar wilayah Wondama merupakan kawasan konservasi. Dengan pemahaman yang baik terhadap Amdal, maka diharapkan semua potensi alam yang dimiliki kabupaten ini tidak punah begitu saja.

“97 persen wilayah kita ini merupakan areal yang tak bias diganggu. Jadi kita harus mampu menjaga itu, “kata Wabup yang akrab disapa Mama Wakil ini.

Ia mengingatkan, pembangunan yang sedang berjalan selalu berkaitan dengan komponen lain, sehingga selalu diikuti dengan perubahan. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga agar perubahan tersebut tidak melewati toleransi, sehingga keseimbangan dan daya dukung alam tidak terganggu.

“Jika tidak maka terjadi degradasi lingkungan yang berujung terjadinya banjir, erosi, polusi dan kerusakan ekosistem. Hal itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan, “tegas Mama Wakil.

Kepala kantor Lingkungan Hidup, Jhon P.Auri, menjelaskan sebelum mengantongi Ijin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu, Hantu Alam (IUPHHK-HA), sesuai mekanisme yang disyaratkan, pihak perusahaan terlebih dahulu mensosialisasikan analisa dampak lingkungan ke publik. Acara tersebut, juga sekaligus untuk menjaring aspirasi dari instansi lain yang terkait serta masyarakat pemilik lokasi.

Sementara kuasa direksi PT. Kurniatama Sejahtera, Asep Mulyadi dalam sosialisasinya menyebutkan luas areal yang akan digarap yakni 115.000 hektar meliputi wilayah distrik Naikere dan sebagian distrik Kuri Wamesa. Rencananya, perusahaan asal Jakarta ini akan berinvestasi selama 35 tahun, dengan system tebang pilih (per blok-red).

Sayangnya, konsultan yang seharusnya member pemaparan tentang kajian Amdal tidak bias hadir karena alas an transportasi. Akibatnya sosialisasi Amdal lebih banyak diisi dengan paparan rencana kerja perusahaan.

Belum Milik Amdal
Terkait Amdal, pada kesempatan yang sama, Jhon Auri menuturkan sedikitnya 10 bangunan strategis di kabupaten Wondama hingga kini belum memiliki sertifikasi Analisa Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL).

Kesepuluh bangunan strategis tersebut, yakni Rumah Sakit Umum Daerah di Manggurui, Perum Pemda Manggurui, Perkantoran Issey, peruamaha Pegawai di Rasei, Pelabuhan Wasior, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Bandara Margono, serta tiga buah jembatan.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007, semua bangunan pemerintahan maupun public harus menyertakan kajian Amdalnya. Namun, karena sampai sekarang Wondama belum memiliki tim penguji Amdal pihaknya akan menertibkan Dokumen Pemantau dan Pemantapan Lingkungan (DPPL).

“Dengan DPPL kita bias mengetahui dampak lingkungan bangunan tersebut. Jadi bias diukur berapa positifnya, berapa negatifnya, “ungkap Auri.

Dengan DPPL pihaknya akan membuat skor (nilai-red) sehingga nantinya bisa disimpulkan bangunan  mana yang layak, sedang atau perlu pembinaan. Bahkan jika bias jadi keberadaan bangunan tersebut perlu ditinjau kembali karena membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Melalui DPPL juga bias diketahui, instansi atau pihak mana yang paling bertanggungjawab, jika di lapangan ditemukan kondisi yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan akibat aktivitas tertentu.

“Misalnya kolam (genangan air) yang ada di depan perumahan Manggurui. Kita tidak tahu itu sebenarnya tanggung jawab siapa, PU, Bappeda, atau Kesehatan? Dengan DPPL baru dapat dipastikan instansi mana yang bertanggungjawab, “paparnya.

Mantan Staf Kesbangpol Wondama itu menjelaskan sesuai edaran yang dikeluarkan departemen lingkungan hidup, batas akhir pemberlakuan DPPL hanya sampai tanggal 25 September 2009. Namun, saat dilakukan pertemuan tata ruang lingkungan hidup di Sorong baru-baru ini, pihaknya meminta agar diberi tambahan waktu bagi kabupaten pemekaran.

“Kita minta sampai bulan Desember 2009, biar ada space waktu bagi kita untuk menyiapkan dokumen. Kalau tidak kita akan dapat sangsi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, “pungkas Auri. Rais Rasyid

Sumber:
Media Suara Akar Rumput
Edisi 04-09 Juni 2009