KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">


Kementerian Lingkungan Hidup menerima laporan kegiatan Verifikasi terhadap kasus banjir bandang Kabupaten Jember berdasarkan Informasi pada tanggal 2 Januari 2006, bahwa telah terjadi Banjir Bandang yang mengakibatkan jatuhnya korban manusia dan rusaknya sarana dan pra-sarana di sepanjang Daerah Aliran Sungai Kali Putih dan Denoyo dan juga yang lebih parah lagi adalah di daerah titik pertemuan antara Sungai Denoyo dan Kaliputih.

Tujuan Pelaksanaan Verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, penyebabnya, dan dugaan tentang siapa dan atau pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab pada kasus banjir bandang yang mengakibatkan adanya korban manusia, hancur dan rusaknya sarana dan pra-sarana.

Verifikasi kali ini berdasarkan empat aspek yaitu; kegiatan lapangan, Fakta dan Temuan di lapangan, Anilisis Yuridis/ketaatan dan Kesimpulan saran dan tindak lanjut.

Kegiatan Lapangan

Pengamatan Lapangan dari lokasi yang terkena dampak dibagian selatan di titik pertemuan antara Sungai Kaliputih dan Denoyo sampai dengan kearah utara yaitu DAS Kaliputih.sampai dengan kearah hulu. Pengumpulan informasi dari pihak terkait (Bappeda Jember, LSM).

Fakta dan Temuan di Lapangan

Tanggal 4 Januari 2006

Proses evakuasi para korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jember masih terhambat. Terdapat tiga dusun yang belum bisa dijangkau, selain karena tertimbun longsor, jembatan dan jalan yang menghubungkan ketiga dusun yang di huni sekitar 300 orang dari 100 KK {Kepala Keluarga} tersebut putus.
Tiga dusun tersebut adalah Dusun Gunung Pasang, Kali Putih dan Kali Kepuh. Ketiganya berada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti – sekitar 30 km dari pusat Kota Jember. Akses ke dusun yang merupakan areal perkebunan kopi dan karet di bawah lereng pegunungan Argopuro itu lumpuh total, dan aliran listrik di ketiga dusun tersebut juga mati.

Menurut informasi yang berhasil dikumpulkan dari warga setempat banjir bandang dengan disertai lumpur tersebut terjadi mulai hari Senin, tanggal 2 Januari 2006 jam 17.00 sampai jam 24.00. Selebihnya, setiap hari hampir di seluruh daerah Jember diguyur hujan lebat.
Sejak pagi, hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, tim evakuasi yang merupakan gabungan dari Aparat Kepolisian, TNI dan Tim SAR sudah mencoba melakukan penyelamatan. Untuk mencapai lokasi, tim membuat jembatan darurat dari bambu, pohon pisang, pohon pinang hingga daun pintu rumah penduduk yang rusak diamuk banjir.

Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil yang maksimal. Lereng jurang yang cukup curam dan licinnya jalan setapak di areal perkebunan benar-benar menyulitkan tim evakuasi mencapai pemukiman penduduk. Alhasil, hanya beberapa warga di ketiga lokasi tersebut yang berhasil di evakuasi.
Berdasarkan informasi terbaru yang berhasil dikumpulkan dari Posko Satkorlak di Desa Kemiri Kecamatan Panti, sampai dengan pukul 18.00 pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006 jumlah korban yang berhasil di evakuasi ada 11 orang. Perkiraan jumlah total korban sampai dengan 4 Januari tersebut sekitar 75-80 orang, di mana setiap harinya jumlah korban tersebut akan terus bertambah mengingat beratnya medan untuk mencapai lokasi kejadian, dan adanya dusun yang belum sempat di evakuasi.

Hasil prediksi sementara, kejadian tersebut bukan disebabkan oleh gundulnya hutan di Pegunungan Hyang Argopuro, tetapi lebih disebabkan karena ambrolnya cekungan-cekungan alam di Perbukitan yang berisi air. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kayu-kayu tua yang masih utuh dan hanyut di sungai-sungai. (Dikemukakan oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur).

Dugaan kuat adanya kelalaian manusia dalam peristiwa banjir bandang di Kec. Panti – Jember ini akan ditindak-lanjuti oleh Mabes Polri dengan menurunkan tim-nya untuk melihat apakah ada kaitannya dengan praktek pembalakkan liar (Ilegal Logging). Persoalan yang ingin dilihat adalah apakah ada persoalan dengan izin Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) atau ada masalah dengan pengawasannya, atau penegakan hukumnya.

Dinas kehutanan setempat jarang mengawasi asal kayu yang di dapat para pemegang izin SKSHH, sehingga mereka mengambil kayu di luar area Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang kemungkinan bisa menyebabkan banjir. (Dikemukakan oleh Direktur B Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Mabes Polri, Brigjen. Pol. Suharto).

Tanggal 5 Januari 2006.

Proses evakuasi para korban bencana banjir yang disertai lumpur dan tanah longsor di Kab. Jember sudah hampir selesai. Tiga dusun yang sebelumnya tidak bisa di jangkau (Dusun Gunung Pasang, Kali Putih, Kali Kepuh yang ketiganya berada di desa Kemiri, Kecamatan Panti) kini sudah bisa di jangkau lewat jalan darat.

Tetapi perlu diwaspadai bahwa walaupun lokasi kejadian sudah bisa di jangkau dan beberapa jembatan sudah berhasil diperbaiki, adanya hujan yang terus mengguyur Kab. Jember akan membuat Lumpur setebal 30 – 40 cm yang menutupi hampir disepanjang jalan dan sekitar bantaran sungai menjadi tergerak kembali. Selain itu hujan lebat yang terjadi akan mengakibatkan banjir sewaktu-waktu yang tidak dapat diprediksi kedatangannya.

Informasi terakhir yang berhasil didapatkan dari Posko Satkorlak KOSTRAD di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2006 sampai dengan pukul 18.00 WIB, jumlah korban jiwa yang meninggal bertambah menjadi 87 orang (Desa Kemiri 39 orang, Desa Suci 48 orang). Berdasarkan data-data di lapangan yang berhasil di kumpulkan, dan informasi yang di dapatkan dari masyarakat setempat, menunjukkan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kab. Jember tersebut lebih disebabkan oleh karena alih fungsi lahan di daerah hulu dari hutan dan perkebunan karet menjadi perkebunan kopi.

Alih fungsi lahan tersebut di akui dan dibenarkan oleh masyarakat setempat yang tinggal di hulu di bawah kaki Gunung Argopuro, sebagian dari mereka mengaku memiliki sertifikat tanah di daerah tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga mereka merasa berhak untuk melakukan apa saja di atas tanah itu termasuk untuk mengganti hutan dan kebun karet menjadi tanaman perkebunan kopi.

Perlu diketahui bahwa penduduk sekitar lokasi kejadian banjir banyak yang tinggal di sekitar bantaran sungai, yang sebenarnya dari segi topografi wilayah tersebut tidak layak / cocok untuk tempat tinggal. Daerah tersebut memiliki kemiringan lereng antara 30–45 % dengan susunan bahan induknya adalah berasal dari endapan abu volkan.

Mengenai praktek pembalakan hutan secara liar (Ilegal Logging) secara langsung di lapangan belum berhasil di temukan. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari masyarakat setempat sebenarnya praktek penebangan hutan sudah ada sejak dulu (sekitar tahun 1960-an) dimana hasil dari penebangan hutan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Tetapi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 (5-6 tahun terakhir) terjadi penebangan hutan secara intensif, disertai oleh alih fungsi lahan dari hutan atau pohon karet menjadi perkebunan kopi. Prediksi kami tidak ditemukannya praktek pembalakan hutan liar (Ilegal Logging) adalah karena kegiatan tersebut merupakan sisa-sisa kegiatan penebangan hutan selama kurun waktu 5-6 tahun terakhir yang keberadaannya saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi.

Analisis Yuridis / Ketaatan

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam membuat laporan analisis yuridis atau ketaatan adalah; Revisi Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember ada sekitar 25 analisis yuridis. Antara lain; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut dari peristiwa diatas dapat berupa sangsi Administrasi seperti meninjau ulang (cabut ijin) pengelolaan kawasan (tidak ada akses masyarakat untuk pengelolaan hutan), Perdata (Class Action dari masyarakat korban atau Legal Standing oleh LSM) dan Pidana (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). (and)