KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, SUAR-Dalam beberapa tahun terakhir, kasus lingkungan hidup cenderung meningkat. Untuk itu, Kementerian Negara Lingkungan (KNLH) akan tetap menempuh jalur hukum, meski vonis pengadilan dalam kasus-kasus lingkungan belum memberi efek jera, “kata Ilyas Asaad Deputi V MENLH Bidang Penataan dan Penegakan Hukum dalam diskusi penegakan hukum lingkungan, yang dihadiri oleh sejumlah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan wartawan lingkungan, di Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Ditegaskannya KNLH akan terus meningkatkan pendidikan dan latihan (diklat) bagi PPLH dan PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Lingkungan Hidup). “Saat ini jumlah PPLH sekitar 1600 orang, sedangkan PPNS-LH sekitar 568 orang. Dalam waktu dekat KNLH akan menyelenggarakan lagi diklat bagi PPNS-LH, “kata Ilyas Asaad.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, menargetkan 1 orang PPNS-LH menangani satu kasus lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan setiap tahun tertangani 528 kasus. Ilyas Asaad berharap, masyarakat aktif berpartisipasi, antara lain dengan melaporkan setiap pelanggaran lingkungan di daerah masing-masing. “Untuk menampung laporan masyarakat, KNLH menyediakan 37 posko pengaduan di seluruh wilayah Indonesia, “tegas Ilyas Asaad. 

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh KLH, pada tahun 2008 terdapat 68 kasus lingkungan yang sedang dalam penanganan. Sebagian besar kasus-kasus tersebut sudah dalam taraf penyidikkan, yakni 34 kasus. Sedangkan masih dalam taraf proses pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) 13 kasus. Pemberkasan perkaranya sudah lengkap (P21) 15 kasus., dalam proses persidangan 12 kasus. Kasus yang sudah diputus oleh pengadilan sebanyak 4 kasus. 

Tahun 2009
Di tahun 2009, penanganan kasus lingkungan cenderung meningkat tajam. Dalam tiga bulan pertama (Januari-Maret), yang sedang dalam pengumpulan bukti sebanyak 4 kasus, dan telah dikenai sanksi administrasi sebanyak 6 kasus. 

Dua kasus yang sedang dalam penyidikkan adalah kasus impor limbah di pelabuhan Batam yang melibatkan PT JOM dan kasus pembakaran hutan dan lahan si Provinsi Riau yang melibatkan PT MAL. Sedangkan kasus-kasus yang sudah lengkap pemberkasannya (P21) ada 5 kasus, masing-masing melibatkan PT SF, PT RT, CV RJU, CV Perfecta, CV Cisarua. 12 kasus yang sudah dalam proses persidangan di pengadilan, adalah kasus-kasus yang melibatkan PT Dok Koja Bahari 2, Pt Dok Koja Bahari 3, PT Dok Koja Bahari 4, PT Wayata kencana Dockyard, PT Bayu Bahari Sent5osa, Rosikin, PT Pasific Paint, PT Karya Teknik Utama, PT Usaha Ganda Respati, PT Daya Radar Utama, PT Sulung Bungsu Mandiri. 

Adapun satu kasus yang sudah diputus oleh pengadilan adalah kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. 

Lemahnya putusan pengadilan dalam kasus-kasus lingkungan hidup juga dikeluhkan oleh Direktur Eksekutif ICEL (Indonesia Center for Environment Law), Reno Subagja. Pada hal sejak tahun 1999-2006, lembaga yang ia pimpin telah berkali-kali menyelenggarakan pelatihan bagi hakim (tingkat mahkamah agung dan pengadilan tinggi). “Sudah 827 hakim mengikuti pelatihan hukum lingkungan. Sementara jaksa sudah 144 orang, polisi 104 orang dan 92 orang aktivis lembaga swadaya masyarakat, 115 orang dari kalangan akademisi, sector kehutanan dan lain-lan, “kata Reno Subagja. 

Akan tetapi, lanjut dia, Data Pusat Hukum Lingkungan Indonesia mencatat, pada tahun 2006, dari 13 kasus perdata dan tata usaha negara, 7 kasus gugatan ditolak, 1 kasus ditolak di PTUN, 2 kasus kalah ditingkat banding, 1 kasus tidak dilanjutkan karena tercapai perdamaian, dan 2 kasus sebagian gugatan diterima tapi tidak dieksekusi. 

Sementara dalam perkara pidana lingkungan, dari 16 kasus, 2 kasus diputus dengan vonis bebas, 5 kasus dengan hukuman percobaan, 7 kasus dihukum ditingkat operator lapangan, 1 kasus dijatuhi hukuman denda, dan 1 kasus tak dapat diekskusi karena terdakwa keluar Indonesia. 

Peradilan Lingkungan

Disinggung kemungkinan dibentuk pengadilan khusus lingkungan, Ilyas Asaad berpendapat hal itu memang perlu. Namun, Reno Subagja justru menilai adanya pengadilan khusus lingkungan, tetap tidak menjamin penegakan hukum lingkungan menjadi lebih baik, bahkan justru menambah beban pengeluaran negara. 

“Masalah penegakan hukum lingkungan, tidak hanya pada persidangan, tapi juga pada penyidikan dan penuntutan. Jadi perbaikan tidak cukup dengan mengadakan pengadilan khusus lingkungan, “tegas Reno. 

Sumber :

Media cetak, Koran Suara Akar Rumput
Edisi 15-21 April 2009, hal 5 >