KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Dinamika upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan tidak terlepas dari berbagai aspek yang menjadi factor penentunya. Salah satu aspek yang cukup signifikan adalah aspek politik, dalam tatanan politik, upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup perlu didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, yang melakukan pemihakan kepada kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan lingkungan.

Dalam hubungan tersebut, masyarakat yang sudah mulai sadar akan haknya memeperoleh lingkungan yang baik dan sehat memerlukan DPRD yang peka dan mampu mendukung aspirasi masyarakat tersebut, serta mendorong pemenuhan aspirasi ini kepada Pemerintah Daerah, melalui Kaukus Lingkungan yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan di daerahnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup didalam sambutannya, pada acara Seminar Daerah Kabupaten Gianyar “Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan� yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (Kaukus DPRD Kabupaten Gianyar) di Gianyar pada tanggal 1 Nopember 2005, yang dihadiri oleh Bupati Gianyar beserta unsur MUSPIDA, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, tokoh adat, tokoh agama, kalangan pengusaha perhotelan, media cetak / eletronik, LSM dan unsure masyarakat lainnya.

Dengan fungsi : legislasi, anggaran dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar, menjadikan posisinya sangat strategis dan menentukan dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Gianyar, bersama dengan kalangan eksekutif pemerintahan dan masyarakat lainnya.

Dalam acara tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup sekaligus melakukan peninjauan daerah pantai yang mengalami abrasi cukup parah dan meningkat dari tahun 1987 sepanjang 51,50 Km, tahun 1997 sepanjang 64,85 Km dan pada tahun 2003 telah mencapai 70,11 Km. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi penahan gelombang yang berupa karang sebagai pemecah ombak yang dieksploitasi untuk bahan bangunan dan penanganan abrasi melalui pemasangan groin yang dilakukan perbagian wilayah dan kurang komprehensif bersamaan dengan cara vegetatif.

Untuk mengatasi hal tersebut, upaya koordinasi seluruh instansi yang berkompeten perlu dilakukan secara komprehensif, seperti Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian RISTEK / BPPT, LIPI, Bakosurtanal, LAPAN, , Departemen Perhubungan dan Departemen Kehutanan, dengan diawali informasi kondisi perkembangan pantai yang terabrasi melalui foto udara atau foto satelit, sehingga dapat diketahui secara pasti pola hidrodinamika lautnya dan kemungkinan perkembangan abrasi atau akresinya, sehingga penanganan secara serius dan tepat dapat dilakukan.

Disampaikan oleh :
Asisten Deputi Urs. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, KLH.