KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Dr. Benjamin
Kan
penggagas kebijakan nasional tentang area pengelolaan mamalia laut
kiranya masih perlu banyak berjuang untuk merealisasikan hasil presentasi programnya.
Pada hari juma’at, 21 Maret 2003 bertempat di Ruang Rapat Adipura (Gd. B Lt.6)
Kementrian Lingkungan Hidup.

Mr. Kan salah satu
tenaga ahli dari APEX Environmental, kembali mempresentasikan
proposalnya yang kedua dihadapan para para praktisi dan staf ahli lingkungan
dan kelautan. Pada pertemuan itu yang hadir antara lain; Drs. Ismu Sutanto
Suwiryo
dari The Indonesian Wildlife Fund, Ir. Agus Dermawan,
direktorat konservasi dan Taman Nasional Laut. Sedangkan dari DKP didampingi konsultan hukum
kelautan Josen Parris. Mereka menanggapinya dengan serius hasil
presentasi Mr. Kan.

Rapat kali ini masih membicarakan tentang kawasan mamalia laut yang dilindungi seperti whales, dugong, dolpin dan lain sebagainya yang banyak bermigrasi atau hidup disekitar kawasan Bali, NTT, NTB dan Sulawesi Utara. Perdebatan kali ini tidak berjalan mulus karena banyaknya produk hukum yang menghalangi terciptanya kawasan konservasi yang di inginkan. Kawasan konservasi yang masuk di wilayah NKRI tidak mudah, semudah membalikan telapak tangan menjadikan satu kawasan konservasi berskala Internasional. Oleh sebab itu banyak pihak yang di undang pada rapat yang menghadirkan pakar kelautan dari APEX Environmental, antara lain dari Departemen luar Negeri dan Departemen dalam negeri.

Rapat kali ini kian seru karena hadirnya para ahli lingkungan yang berasal dari perguruan tinggi
terutama Dr. Sadon silalahi dan Dr. Djoko Purwanto
mereka berdua datang dari Fakultas perikanan dan ilmu kelautan, IPB. Ia mempertanyakan jenis mamalia
asli dan tidak asli yang dari Indonesia?, mamalia yang bermigrasi antar daerah
NKRI maupun yang di luar NKRI?, Dimana mereka Hidup, mencari makan dan Berkembang?.
Diketahui dari hasil persentasi Dr. Kan memang menjelaskan kawasan Indonesia
tengah merupakan penghasil ikan terbesar dan jalur tempat bermigrasinya mamalia
besar yang di lindungi tersebut.

Dari
pihak Deplu menyoroti arogansi pemerintah daerah lewat produk undang-undang
otonomi daerah, pembentukan kawasan taman nasional memang tanggung jawabnya
diatur oleh pemerintah pusat, tetapi berbeda dengan pembentukan kawasan konservasi
dan objek wisata laut, hal ini harus mempertimbangkan daerah. Hal senanda di
sampaikan pula oleh wakil dari Departemen dalam negeri, yang memberi sinyal
untuk turut serta melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.

Rupanya perjuangan
Dr. Benjamin Kan dengan proposal –"Indonesia Marine mammals Area"
masih panjang, masih banyak rangkaian pertemuan yang harus dilalui hanya untuk
melindungi hiu dan sejenisnya yang hampir punah. Mungkin binatang-binatang tersebut
tidak pernah berfikir tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan Mengenai asal usul mereka apalagi otonomi
daerah. Rupanya rapat kali ini bukanlah rapat yang terakhir untuk Mr. Kan, LH
sebagai fasilitator rapat masih mengagendakan pertemuan dengan memberi kesimpulan
menjadi tiga bagian.
1. Mengkaji lebih dalam mengenai sisi hukumnnya, yang tugas dan tanggung jawabnya
di berikan kepada DKP.
2. Tentang mamalia yang dilindungi terdiri dari; Jenis, Habitat dan lokasi. Menjadi tanggung jawab para ahli dari pemerintah, maupun perguruan tinggi.

3. Melibatkan dalam pertemuan wakil-wakil dari pemerintahan daerah terutama,
wakil dari pemerintahan daerah Bali, NTT/NTB dan Sulawesi Utara. Itulah hasil
pertemuan yang memakan waktu kurang lebih 3 jam tersebut. (RY)