KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Optimalisasi dan Monitoring Pengelolaan BMN pada KLH diadakan tanggal 22-24 Oktober 2012 di Hotel Amarsya, Cisarua – Bogor merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memonitoring kegiatan BMN yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja di KLH pada tahun anggaran 2012 dan tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja di lingkungan KLH terhadap temuan BPK RI terkait BMN/Persediaan pada laporan tahun anggaran 2011.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Umum KLH Bpk Wartim Sumana, antara lain menegaskan bahwa penatausahaan dan pengelolaan BMN harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menyelesaikan tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksa (LHP) BPK RI dalam rangka mempertahankan opini WTP dengan menghilangkan pragraf penjelas dan jangan segan-segan berkomunikasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pengelolaan BMN yang dibawakan oleh Bpk. Sugeng Aprito Lestariadi dari Direktorat Jenderal PKNSI Kementerian Keuangan RI dan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme penjualan oleh Bpk. Sigit Bintarso beserta narasumber lainnya dari KPKNL Jakarta II.

Adapun Peserta kegiatan tersebut difokuskan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen, Koordinator dan Petugas pembuat laporan BMN/Persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan KLH dengan tujuan agar pimpinan pada Satuan Kerja turut berperan aktif dalam Pengelolaan BMN di Satuan Kerjanya masing-masing.

Pada Kegiatan tersebut pembicara menyoroti seputar Pengelolaan BMN diantaranya mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan BMN, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna serta PMK-96 Tahun 2007 yang didalamnya mengatur masalah Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN yang harus ditindaklanjuti

Acara ditutup oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga KLH Bpk. Sriyono yang mewakili Kepala Biro Umum KLH dengan hasil monitoring masih banyak tindaklanjut yang harus diselesaikan oleh satker-satker yang ada di lingkungan KLH, terutama ijin prinsip penghapusan barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dan penghapusan BMN yang sudah dihentikan dari penggunaannya.

Sumber : Biro Umum KLH
Kementerian Lingkungan Hidup
Telphone 021 8517147