KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA





Seperti yang di kemukakan dalam Siaran
Pers Workshop Pengelolaan Lingkungan bagi Eksekutif Industri Ekstraktif di Serpong,
pada tanggal 23 September 2003 yang diadakan oleh Deputi VII Bidang Pembinaan
Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup
,
"bahwa industri minyak dan gas dapat menyebabkan peningkatan gas-gas rumah
kaca dan pemanasan global, demikian juga dengan kegiatan pertambangan, sejak
proses penambangan, pengolahan sampai pengangkutan dan pemanfaatannya menimbulkan
berbagai dampak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada keberlanjutan
pembangunan itu sendiri".

Hal tersebut senada dengan pidato pembukaan oleh Menteri Lingkungan Hidup (MenLH)
Nabiel Makarim sebelum membuka Workshop tersebut. Dalam uraiannya MenLH menjelaskan
secara terperinci peran serta pelaku ekonomi, khususnya para pelaku bisnis Industri
Ekstraktif perlu mempertimbangkan tiga pilar utama yang dapat menunjang pembangunan
berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan serta pengelolaan
sumber daya alam. Sebagaimana disepakati dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi
di Rio de Janeiro — Piagam Bumi (Earth Charter) dan Agenda 21 yang merekomendasikan
kegiatan-kegiatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Acara Workshop ini menjadi menarik dengan hadirnya mantan Menteri Lingkungan
Hidup, Prof. DR. Emil Salim, yang menjadi pembicara pada sesi terakhir. Bapak
Emil Salim pakar Lingkungan dan sosial, menjadi nara sumber yang sekaligus merangkum
hasil workshop sehari yang dikemukakan oleh pembicara sebelumnya yaitu, Wade
E. Martin, P.hD (Associate Professor Departement of Economics & Program
in Enviromental Science and Policy, California State University, USA) yang berbicara
mengenai Pembangunan Berkelanjutan di bidang Industri Ekstraktif di USA, dilanjutkan
Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc (Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan
Lingkungan Hidup – KLH) berbicara mengenai Peraturan Perundang-Undangan di bidang
Lingkungan sedangkan Drs. Yanuardi Rasudin (Assisten Deputi Urusan Pertambangan
Energi dan Migas, Deputi Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi KLH)
berbicara mengenai Penaatan dan Pelaksanaan PROPER.

Dalam ceramahnya yang berjudul Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Industri
Ekstraktif di Indonesia, menjelaskan bahwa banyak pengusaha pertambangan yang
hanya mengutamakan masalah eksplorasi, tanpa memikirkan masalah pemeliharaan
lingkungan — setelah hasil tambang tersebut habis. Akibatnya, menyebabkan rusaknya
lingkungan dan sosial berupa berjangkitnya berbagai macam penyakit. Dalam uraian
akhirnya beliau menghimbau pelaku bisnis industri pertambangan tidak hanya memikirkan
masalah ekonomi atau masalah eksplorasi semata tetapi juga masalah sosial (pembukaan
lapangan kerja) dan masalah pemeliharaan lingkungan sebelum dan setelah masa
industri ekstaktif itu habis. Hal itu dapat berjalan jika ada keterbukaan (transparansi)
kepada masyarakat baik dari pelaku bisnis Industri Ekstraktif maupun Pemerintah.

Informasi Lebih Lanjut:
Deputi Menlh Bidang Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Telp/Fax: (021) 859 – 04923