KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers
Dalam penyelesaian kasus impor limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pulau Galang Baru, bersama ini disampaikan langkah-langkah dan kemajuan penanganan kasus yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Proses penyidikan perkara pidana PT. APEL dilaksanakan oleh PPNS-LH didasarkan atas Laporan Kejadian Nomor : LK-12/PPNS-LH/08/2004 Tgl 31 Agustus 2004.

2. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 43 ayat (1) dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp.300.000.0000, Subsider Pasal 44 ayat (1) dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000, jo Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Modus Operandi : Mengimpor Limbah B3 dengan dalil material organik (kompos).

4. Kandungan logam berat yang terdapat dalam limbah B3 tersebut antara lain :

• Tembaga (Cu) : 6740 mg/Kg
• Zinc (Zn) : 5210 mg/Kg
• Arsenic (As) : 584 mg/Kg
• Timbal (Pb) : 513 mg/Kg
• Kadmium (Cd) : 243 mg/Kg
• Kromium : 167 mg/Kg

5. Sampai saat ini Saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 15 Orang, dan Ahli yang telah dimintai keterangan sebanyak 2 Orang.
6. Telah diterbitkan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Batam sebagai berikut:

• Penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 159/Pen.Pid/2005/PN.BTM, Tanggal 4 Maret 2005.
• Penetapan Re Ekspor ke Negara Asal Nomor: 03/Pen.Pid/2005/PN.BTM, Tanggal 7 Maret 2005.

7. Dengan telah diterbitkannya penetapan persetujuan Re-Ekspor oleh Pengadilan Negeri Batam maka PPNS-LH telah menyerahkan barang bukti tersebut untuk dilaksanakan re-ekspor kepada pihak Bea dan Cukai Batam dengan Berita Acara Penyerahan Re-Ekspor tanggal 08 Maret 2005.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli, PPNS-LH sampai saat ini telah menetapkan 4 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang WNI dan 1 Orang Warga Negara Singapura. Satu dari 3 Orang WNI tersebut berdomisili di Singapura dan Taiwan. Langkah-langkah pemanggilan terhadap tersangka yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan pertama (I) telah dilakukan tanggal 3 Desember 2004. Surat panggilan diterima oleh para tersangka melalui Saudara Rudi alias Roni Karyawan PT. APEL. Namun para tersangka tidak hadir untuk diperiksa tanpa alasan.

b. Panggilan kedua telah dilakukan tanggal 19 Januari 2005 tapi surat panggilan tersebut tidak berhasil disampaikan karena keberadaan para tersangka tidak diketahui termasuk para karyawan PT. APEL.

c. Tanggal 31 Maret 2005 Men LH memerintahkan PPNS melalui Deputi IV KLH untuk melakukan panggilan kedua kembali terhadap tersangka.

d. Panggilan kedua (II) kembali dilakukan tanggal 5 April 2005, tapi tidak berhasil disampaikan karena para tersangka tidak diketahui keberadaannya termasuk para karyawan PT. APEL.

9. Berhubung tidak adanya kemajuan dalam pemanggilan tersangka, Tindakan yang dilakukan Penyidik LH (PPNS LH) adalah meminta bantuan Mabes Polri untuk menghadirkan para tersangka melalui surat tanggal 11 April 2005.

10. Terkait dengan kesulitan dalam pemanggilan para tersangka telah Dilakukan paparan di MABES POLRI pada tanggal 9 Mei 2005 yang dipimpin langsung oleh WAKABARESKRIM. Hasil paparan tersebut Mabes Polri memberi petunjuk agar PPNS LH membuat surat ke MABES POLRI untuk pencegahan dan DPO terhadap para tersangka. Atas petunjuk tersebut PPNS LH telah mengirimkan surat dimaksud tanggal 13 Mei 2005.

11. Saat ini Tim Mabes Polri sedang melakukan pencarian terhadap para tersangka untuk ditangkap.

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi:

Sudarsono SH
Asisten Deputi urusan Penegakan Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup
Telp/Fax. 021-85904926

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
u.b. Plt. Asisten Deputi urusan Informasi

Drs. Rasio Ridho Sani, M.COM, MPM

Tembusan Yth.:
– Deputi VII