KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kemajuan Proses Ratifikasi Protokol Nagoya  Tentang Akses Kepada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Atas Pemanfaatannya.
Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang dari Pemanfataannya telah diadopsi oleh negara anggota dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Conventionon Biological Diversity-CBD) pada bulan Oktober 2010 di Nagoya Jepang dan Indonesia, diwakili oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, telah menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 di Markas besar PBB, New York. Protokol ini merupakan pengaturan internasional yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan sumberdaya genetik serta sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pencurian sumber hayati (biopiracy). Protokol Nagoya memandatkan bahwa akses SDG dapat dilakukan dengan ijin dari penyedia SDG dan pemanfaatannya harus memberikan keuntungan bagi penyedia SDG.

Indonesia sebagai salah satu negara yang potensial sebagai penyedia SDG memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses negosiasi dan adopsi Protokol Nagoya bersama-sama dengan negara lainnya yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (Like Minded Mega biodiversity Countries-LMMCs). Selain itu, sebagai negara megabiodiversity country, Indonesia sangat berkepentingan untuk meratifikasi Protokol Nagoya ke dalam legislasi nasional dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya genetik.

Setelah penandatanganan tersebut, serangkaian kegiatan sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan koordinasi terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selaku National Focal Point Konvensi Keanekaragaman Hayati, induk dari lahirnya Protokol Nagoya ini. Pertemuan tingkat eselon 1 dari Kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan untuk merumuskan kebijakan implementasi Protokol Nagoya diIndonesia. Selain itu, workshop dan Dialog Interaktif dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerhati keanekaragaman hayati  juga telah dilaksanakan dengan berbagai topik bahasan mulai dari potensi kekayaan hayati Indonesia dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan yang sesuai, kebutuhan dan pengembangan database, sampai dengan gambaran pengetahuan tradisional terkait sumberdaya genetik yang ada di Indonesia dan bagaimana cara melindunginya. Semua itu di lakukan dalam rangka mensosialisasikan Protokol Nagoya dan menggali masukan guna implementasinya di Indonesia. Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pemangku kepentingan sepakat agar Indonesia dapat segera meratifikasi Protokol Nagoya ini melalui Undang-undang.

Pada awal tahun 2012, Bapak Presiden RI telah memberikan menyetujui Penyusunan RUU Pengesahan Protokol Nagoya, melalui surat dari Menteri Sekretaris Negara nomor B-27/M.Sesneg/D-4/PU.03/01/2012. Menindak lanjuti hal tersebut, pertemuan antar Kementerian/Lembaga dalam rangka proses Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM telah dilaksanakan. Pada prinsipnya Kementerian/Lembaga mendukung ratifikasi Protokol Nagoya.

Pada tanggal 6 Juni 2012 melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-775/M.Sesneg/D-4/PU.03/06/2012, Presiden telah menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Lingkungan Hidup untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Pengesahan Protokol Nagoya di DPR.

Pada tanggal 7 September 2012, Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan penjelasan pemerintah tentang RUU Pengesahan Protokol Nagoya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, setelah DPR menyelesaikan massa resesnya, pada tanggal 28 November 2012, DPR menyelenggarakan Rapat Umum Dengar Pendapat dengan mengundang tiga pakar sebagai nara sumber, yaitu Prof. Endang Sukara, Dr. Sugiono Mulyoprawiro, APU, dan Harry Alexander, SH., LLM.

Selanjutnya pada tanggal 10 dan 12 Desember 2012, DPR melakukan kunjungan kerja ke PT Sido Muncul, sebagai salah satu contoh perusahaan dalam negeri yang memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam taraf komersialisasi; dan ke Puri Damai, Putri Toga TurusLumbung Puri, Banjar Tunon, Kab. Gianyar Bali, dimana di sana telah dilakukan pembinaan kepada para wanita untuk pengembangan dan pemanfaatan tanaman obat tradisional.

Diharapkan DPR dapat menyelesaikan proses pembahasan selanjutnya di akhir tahun ini dan pada awal tahun 2013, Undang-undang Pengesahan/RatifikasiProtokol Nagoya ini telah dapat disahkan.

Berita Terkait : Penjelasan Pemerintah Atas Rancangan UU Tentang Pengesahan Nagoya Protocol dan Kovensi Rotterdam

Keterangan lebih lanjut :
Arief Yuwono,
Deputi MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, KLH,
Telp: 021-85905770,
email: kehati@menlh.go.id