KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Januari 2005— Dampak gempa yang berkekuatan 8,9 skala Richter dan Tsunami di Samudera Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004 telah menelan korban lebih dari seratus ribu jiwa dan kerusakan infrastruktur perumahan, perkantoran, dan perniagaan di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) bagian Utara dan Barat, dan Nias di Sumatera Utara.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan bencana Tsunami di Aceh telah melakukan identifikasi kerusakan dan dampak lingkungan melalui temuan lapangan awal dan dilanjutkan dengan Rapid Environmental Assessment bekerjasama dengan lembaga donor Jerman, GTZ. Setelah selesai, hasil studi ini akan dijadikan pijakan untuk program KLH dalam tahap tanggap darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi.

Saat ini juga telah dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air, tanah dan udara dengan menerjunkan staf-staf KLH di Banda Aceh, serta penyelesaian laporan Preliminary Rapid Environmental Assessment (laporan REA tahap awal). Dalam waktu dekat pelaksanaan pemantauan akan diperluas jangkauannya sampai ke wilayah-wilayah lain di Propinsi Aceh.

Hasil temuan awal lapangan dan Preliminary Rapid Environmental Assessment Report mengenai kerusakan, pencemaran, dan dampak lingkungan tersebut mencakup :

1. Pencemaran air permukaan dan air tanah; yang disebabkan oleh terlepasnya material limbah dari kerusakan septic tank, saluran air kotor, dan tangki penimbunan bahan-bahan yang bersifat B3, kontaminasi dari mayat manusia dan hewan di badan air, serta larian air hujan yang terkontaminasi mayat manusia dan hewan, kontaminasi air laut ke dalam air tanah, genangan sisa air tsunami.

2. Pencemaran limbah padat seperti limbah puing-puing bangunan, limbah benda-benda dan bahan milik masyarakat, material laut, mayat manusia dan hewan.

3. Pencemaran udara yaitu bau dan sebaran mikroorganisme pathogen dari berbagai sumber, dan asap akibat pembakaran sampah yang dilakukan sporadis

4. Akumulasi limbah padat; kumpulan sampah dan limbah padat terjadi di saluran-saluran air, pantai (terbawa ombak), lokasi-lokasi pengungsian dan posko bantuan, serta jalur-jalur hijau. Pelaksana pembersihan yang saat ini bekerja juga untuk sementara waktu membuang sampah-sampah yang ada di sepanjang jalan yang terletak 5 – 10 km dari kota Banda Aceh dan sekitar permukiman sementara.

5. Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, dan pantai

6. Kerusakan lahan pertanian, tambak, hutan dan ekosistem daratan; diantaranya adalah rusak dan terkontaminasinya sekitar 48.000 ha sawah-sawah di dataran rendah oleh air laut dan limbah, serta hilangnya sekitar 8.000 ha tambak dan menurun drastisnya potensi produksi 37.000 ha tambak di sepanjang pantai

7. Potensi kehilangan lahan, khususnya pada garis pantai dan lahan sekitarnya.

8. Potensi kontaminasi industri dari dua depot Pertamina (Kruen di Banda Aceh dan Meulaboh) dan pabrik Semen Andalas, serta sekitar 1300 industri kecil dan menengah di Banda Aceh.

9. Akibat kegiatan pertolongan dan tanggap darurat maka muncul masalah mengenai persoalan perpindahan bahan pencemar akibat pembuangan sampah sementara, sanitasi dan ketersediaan air bersih permanen di lokasi pengungsian.

Zonasi kerusakan tersebut secara umum dapat dibagi dalam Zona Merah (0-2 km dari pantai) yang rusak total, Zona Kuning (2-3 km dari pantai, tergantung ketinggian) yang mengalami kerusakan sedang sampai berat, dan Zona Hijau (lebih dari 3 km dari garis pantai kecuali lokasi-lokasi tertentu) yang memiliki kerusakan ringan.

Berdasarkan perhitungan kasar awal yang dilakukannya, UNEP memperkirakan total kerusakan dan pencemaran yang terjadi mencapai nilai antara US$ 128 juta sampai dengan US$ 476 juta. Sementara GTZ (lembaga donor Jerman yang membantu Kementerian Lingkungan Hidup) mengeluarkan angka perkiraan kerusakan awal sebesar US$ 550 juta.

Dari hasil identifikasi diatas maka telah disusun kegiatan dan rencana rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan lingkungan pasca tsunami;

• Pengendalian dampak lingkungan seperti pemantauan pencemaran dan kerusakan, rapid environmental assessment, clean-up, dan penentuan status lingkungan

• Pengelolaan ditekankan pada kualitas air, udara, tanah, air tanah, limbah padat, sanitasi, dan kerusakan lingkungan

• Pengelolaan dilaksanakan dalam tahapan rentang waktu keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi

• Pengelolaan diberlakukan berdasarkan pembagian zona kerusakan

• Menekankan pada pemulihan kelembagaan lingkungan di Propinsi dan Kabupaten/Kota

b. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, diarahkan pada :

• Penataan ruang, pengembangan fungsi konservasi dan rehabilitasi ekosistem penting, pembangunan kota dan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat, pembangunan energi terbarukan dan pembangunan masyarakat lokal.

• Program-program yang berkaitan dengan pencapaian sasaran diatas diperkirakan membutuhkan dana sebesar US$ 153 juta sampai dengan US$ 262.5 juta. Perhitungan ini masih bersifat sangat kasar dan dapat berubah apabila informasi lebih lengkap telah diperoleh.

Hasil pertemuan Konperensi Internasional Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan Negara Pulau-pulau Kecil di Mauritius tanggal 10 – 14 Januari 2005 juga menegaskan komitmen UNEP, yang disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Klaus Topfler kepada Menteri Lingkungan Hidup Ir. Rachmat Witoelar, untuk mendukung pendanaan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dalam merealisasikan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah-daerah yang terkena musibah Tsunami.

Informasi ini dipublikasikan oleh :
Asisten Deputi Urusan Informasi
Telp. 021-8580081; Fax. 021-85900103
e-mail : infolh@menlh.go.id