KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

sidang DPRD Perda LH 8 sep 2014

Tanjungpinang, 8 September 2014. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hari ini di Tanjungpinang. Penyusunan RAPERDA PPLH melalui berbagai tahapan dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, LSM perguruan tinggi, dunia usaha dan tokoh masyarakat yang memberi masukan, tanggapan dan koreksi serta secara khusus kepada segenap Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (PANSUS) yang secara simultan bekerja siang dan malam dengan waktu yang relatif singkat ditengah kesibukan yang tinggi.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani dalam pidatonya menegaskan “Pemerintah Daerah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan. Penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggungjawab dari Masyarakat dan Pihak Swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan.” Perda ini penting bagi Kepulauan Riau karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan, mengingat Kepulauan Riau terdiri dari sekitar 4% daratan dan 96% lautan dengan kekayaan tambang yang perlu dikelola secara berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Hadir mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Sabar Ginting, MBA, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Energi Bersih dan Terbarukan yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif menyusun Perda Lingkungan Hidup ini. Penetapan Perda merupakan tindak lanjut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekedar meng’copy-paste’ dari UU diatasnya, akan tetapi mencerminkan pengaturan yang dibutuhkan oleh ekosistem lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan baik dan komprehensif. Perda Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau ini melengkapi keberadaan Perda Lingkungan Hidup di provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Aceh.

Pasal 63 ayat (1) huruf O UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan mandat tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah banyak melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Penetapan Rancangan Perda pada hari ini menunjukkan komitmen yang kuat dari DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa menghasilkan peraturan yang berpihak pada lingkungan hidup. Rancangan Perda yang akan ditetapkan pada hari ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU terkait pembentukan PERDA, yaitu: secara legal drafting sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; segi kewenangan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; telah memperhatikan prinsip-prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan dalam materi muatan telah memperhatikan ciri khas dan menampung kondisi khusus lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi lainnya untuk dapat lebih optimal dalam mengarusutamakan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya masing-masing. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah pada hari ini dapat memacu Pemerintah Daerah yang lain untuk dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang dapat melindungi lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu untuk melakukan asistensi dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam penyusunan peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.