KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




PENCANANGAN KEPUTUSAN
BERSAMA GUBERNUR BALI,
NUSA
TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGARA TIMUR
TENTANGPENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMANFAATAN,
PEREDARAN
DAN PERDAGANAGAN TUMBUHAN DAN
SATWA
LIAR YANG DILINDUNGI

Denpasar, 11 Maret
2002

 

 

Saudara Gubernur Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
yang saya hormati, Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,

Assalamu’alaikum wr.wb.

Salam sejahtera untuk Kita Semua.

Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan
rasa syukur kehadirat tuhan yang maha Esa, yang telah banyak melimpahkan Taufik
dan Hidayatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bersama dapat bertemu dalam
acara Pencanangan Keputusan Bersama Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
tenggara Timur tentang pengawasan dan Pengendalian terhadap pemanfaatan, peredaran
dan perdagaan tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi, pada pagi hari ini.

Para hadirin yang saya hormati,

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, maka akan terjadi perubahan terhadap seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan
dari yang sentralistis kepada desentralistis. Sebagai konsekuensinya, peran
Pemerintah Pusat lebih bersifat "steering dari pada rowing". Dengan
demikian, pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 akan membawa implikasi
terhadap aspek pengelolaan lingkungan hidup yang sampai saat ini didasarkan
kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada satuan
wilayah administrasi, tetapi lebih berasarkan pada satuan ekosistem yang seringkali
pula tidak mengenal batas wilayah negara. Dengan demikian maka peran koordinasi
antar daerah, bahkan antar negara dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup
menjadi penting. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup antar daerah seperti
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur berdasarkan pengelolaan fungsi
ekosistem, khususnya berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi,
menjadi satu kesatuan pengembangan akan didukung sepenuhnya oleh kementrian
Lingkungan Hidup.

Saudara-saudara Hadirin yang saya hormati,

Setiap negara mempunyai keunggulan komperatifnya sendiri-sendiri tetapi umumnya
semua negara akan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya. Cina
akan memanfaatkan jumlah tenaga kerjanya, Jepang akan unggul tengan teknologi
canggihnya sedang Amerika akan memanfaatkan kemampuan modalnya yang tinggi.
Indonesia mempunyai keungulan komperatif dan kompetitif berupa kekayaan sumber
daya alam dan jumlah penduduknya yang besar. Permasalahannya bagaimana kita
memanfaatkannya demi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. namun
keunggulan komperatif produk-produk ekspor Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan
hanya kepada kekayaan sumberdaya alam dan upah tenaga kerja yang murah saja.

Dalam era globalisasi sekarang ini, Indonesia sampai saat ini, masih berorientasi
pada sumber daya alam atau "resourced based" dengan mengandalkan eksploitasi
dan pengolahan sumberdaya alam. Akan tetapi untuk tetap mempunyai daya saing
yang tinggi diperlukan peningkatan dan perluasan sumber-sumber keunggulan kompetitif,
peningkatan kandungan lokal dan nilai tambah dari produk-produk eksport Indonesia,
dimana tercakup pula didalamnya kepuasan konsumen atau "Consumer"s
Satifaction", yang antara lain menuntut diperhatikannya aspek-aspek lingkungan
dalam produk mulai dari proses perancangannya sampai produk tersebut habis pakai.
Upaya ini dikenal sebagai program ekolabel yang dapat mempengaruhi pola perdagangan
baik di pasar lokal maupun Internasional. Pola produksi yang tidak memperhatikan
kesinambungan tersedianya sumberdaya alam termasuk ketersediaan air serta pola
produksi yang tidak berupaya untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah
pencemaran dan kerusakan lingkungan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Semakin kuatnya solidaritas lingkungan hidup akhir-akhir ini mengakibatkan
perhatian masyarakat dunia terhadap dampak lingkungan global seperti terjadinya
perubahan iklim, pengurangan lapisan ozon, hujan asam, ketersediaan air bersih,
kebakaran hutan dan lain sebagainya, menjadi sangat meningkat, yang kemudian
mendorong terciptanya berbagai perjanjian dan standar internasional. Salah satu
diantaranya yang sangat populer sekarang ini adalah ISO 14000 tentang Standar
Manajemen Lingkungan.

Masalah lingkungan dan perdagangan menjadi isu penting terus diperdebatkan
baik di forum nasional, regional dan internasional, sehingga antara aspek lingkungan
dan perdaganganpun menjadi topik yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan lingkungan
disatu negara dapat berperan sebagai pembatas atau penggangu ekspor dan impor.

Pembatasan perdagangan dalam bentuk yang sederhana samapai pada boikot yang
berkaitan dengan masalah lingkungan sudah mulai tidak asing lagi. Negara-negara
yang tidak melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan spesies
laut akan terancam, demikian juga yang tidak melakukan perlindungan terhadap
kekayaan hutannya. Boikot Tuna dari Meksiko oleh konsumen Amerika, boikot penggunaan
kayu tropis dari masyarakat eropa , dan pembatasan pembelian daging sapi dari
Brasil oleh Amerika, pembatasan pembelian kertas yang menggunakan khlorin oleh
masyarakat Eropa, merupakan contoh-contoh yang ada.

Kasus demi kasus perlu diperhatikan dalam menelaah masalah-masalah tersebut,
karena perdaganagan mungkin tidak bisa dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikan
masalah lingkungan. Dilain pihak, penggunaan masalah lingkungan dalam kebijaksanaan
perdagangan mungkin saja disalahgunakan untuk melindungi industri lokal yang
daya saingnya lemah. Namun demikian, pada beberapa kasus mungkin sanksi perdagangan
merupakan satu-satunya alat penegakan perjanjian Internasional yang paling praktis
terutama menyangkut kesepakatan yang melindungi sumber daya alam yang paling
penting a.l. kesepakatan menurunkan CFC (BPO) dan gas-gas Rumah Kaca, kesepakatan
untuk tidaqk menimbun bahan dan limbah berbahaya dan beracun di negara berkembang
atau menghentikan perdagangan satwa langka.

Hal-hal diatas menunjukan bahwa ketergantungan ekonomi dan ekologi antara negara
sudah tidak bisa di pungkiri lagi keberadaanya, sehingga jaminan bahwa pertimbangan
masalah lingkungan dalam perjanjian internasional menjadi sangat penting. Dampak
dari kebijaksanaan perdagangan terhadap lingkungan pada umumnya berkaitan dengan
pola produksi, pola eksploitasi sumberdaya alam dan perdagangan produk yang
dikategorikan sebagai bahan berbahaya beracun.

Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sering mendapat sorotan dan tekanan
berbagai lembaga internasional dan dari negara-negara donor yang sangat peduli
terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi
konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati, melalui
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 dan juga telah mengeluarkan surat keputusan
presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi Convention on International
Trade in Endangered Spesies / CITES, Serta diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Saat ini maka
terdapat 236 jenis satwa dan 58 jenis tumbuhan yang dilindungo di Indonesia,
tetapi pada kenyataanya jumlah tersebut terus berkurang karena masih terjadinya
penangkapan satwa liar dan pemanfaatan tumbuhan yang dilindungi di alam, untuk
diperdagangkan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi mekanisme perdagangan Indonesia.
Seperti saudara ketahui, Indonesia telah terpilih sebgai tuan rumah komite persiapan
Konfrensi tingkat menteri (Preparatory Meeting) World Sammit on sustainable
Development (WSSD/Rio+10) yang rencananya akan diselengarakan di Denpasar, Bali
pada tanggal 27 Mei – 7 Juni 2002. Dengan adanya inisiatif konkrit melalui Keputusan
Bersama Gubernur Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur tentang Pengawasan
dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan, Peredaran dan Perdaganagan Tumbuhan dan
Satwa Liar tyang dilindungi, maka hal ini tentunya akan memberi nilai tambah
bagi Indonesia selaku tuan rumah pertemuan penting tersebut. Dan Kantor Menteri
Lingkungan Hidup juga menyambut positif langkah-langkah kongkrit seperti ini.

Saudara-saudara hadirin yang terhormat,

Berhasilnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dengan cara-cara
pemanfaatan sumber daya alam hayati yang menjamin terrpeliharanya keanekaragaman
sumber genetik dan ekosistemnya, akan dapat menunjang terlaksananya pembangunan
berkelanjutan di Indonesia. Karena dalam memanfatkan tumbuhan dan satwa selalu
dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan dan menghindari penurunan potensi
pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar.

Dengan ditanda-tanganinya keputusan Bersama antar tiga Gubernur Propinsi Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur, maka konservasi tumbuhan dan satwa
liar yang dilindungi diharapkan dapat dilaksanakana dengan baik, dan untuk itu
suatu langkah lanjut sebagai pelaksanaan keputusan Bersama tersebut menjadi
penting untuk segera direalisasikan dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti
Departemen Kehutanan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi
Tumbuhan dan Satwa Liar serta Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai Otoritas
Keilmuan (Scientific Authority).

Untuk itu Satuan Tugas dan rencana kerja yang kongkrit dan target yang jelas
untuk meningkatkan koordinasi antar propinsi Bali, Nusa Tengara barat dan Nusa
tengara Timur dalam pengawasan dan pengendalaian terhadap pemanfaatan, peredaran
dan perdaganangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi menjadi priorityas
pertama untuk segera dilaksanakan.

Diharapkan dengan pencangana keputusan bersama Tiga gubernur ini, dapat lebih
menumbuhkan komitmen kita bersama dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati
yang kita miliki. Maka bersama ini surat keputusan bersama Gubernur Propinsi
Bali, Gubernur propinsi Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Propinsi Timur tentang
pengawasan dan pengendalian Terhdap Pemanfaatan, Peredaran dan perdagangan Tumbuhan
dan Satwa Liar yang dilindungi secara resmi berlaku.

Dan bersama ini pula lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan,
Peredaran dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi secara resmi
dibuka.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Denpasar, 11 Maret 2002

Menteri Negara
Lingkungan Hidup.

Nabiel Makarim, MPA, MSM.