Keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Tentang Ijin Tailing PT. Newmont Nusa Tenggara

Jakarta, 3 April 2012 – Perkara gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan nomor perkara 145/G/2011/PTUN-JKT antara Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  dan Perkumpulan Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA) melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam sengketa tata usaha negara telah memasuki fase akhir. Gugatan ini berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup [...]

5 Apr 2012 04:27 WIB

Jakarta, 3 April 2012 – Perkara gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan nomor perkara 145/G/2011/PTUN-JKT antara Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  dan Perkumpulan Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA) melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam sengketa tata usaha negara telah memasuki fase akhir.

Gugatan ini berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92/2011 mengenai pemberian Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut kepada PT Newmont Nusa Tenggara pada Proyek Batu Hijau pada tanggal 9 Mei 2011 yang dituntut pembatalannya oleh WALHI dan GEMA ALAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam persidangan berikutnya, turut pula menggugat adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengambil posisi sebagai penggugat intervensi karena dianggap memiliki kepentingan mengingat obyek sengketa berada di dalam wilayah administratifnya. Namun demikian, selama persidangan dari sejak proses pembuktian hinggan putusan, boleh dibilang pihak Pemkab tidak terlalu aktif dan sering tidak hadir.

Setelah mempertimbangkan segala hal yang muncul dalam persidangan termasuk mendengar keterangan saksi, fakta masyarakat dan pemerintah daerah juga saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup serta mempertimbangkan keterangan para ahli yang berkompeten, majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan/menolak gugatan yang diajukan. Keputusan Majelis Hakim PTUN yaitu, (1) Dalam penundaan: menolak penundaan pemberlakukan Permen LH tentang ijin tailing PT Newmont Nusa Tenggara; (2) Dalam eksepsi: menolak sebagian eksepsi para tergugat, dan menolak Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM) sebagai pihak penggugat; (3) Dalam pokok perkara: menolak gugatan para penggugat.

Berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dan ahli yang diajukan selama persidangan, terbukti dalam melaksanakan kewenangannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai tergugat tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian Izin Dumping Tailing ke laut yang menjadi obyek sengketa tetap dinyatakan sah dan berlaku.

Di satu sisi Kementerian Lingkungan Hidup bersyukur karena dengan putusan ini tindakan dan kebijakan yang sudah diambil terbukti tidak menyalahi aturan yang ada. Namun disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup pun menyatakan amat menghargai setiap upaya pihak manapun termasuk organisasi lingkungan dalam menggunakan hak gugatnya terhadap Pemerintah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan masyarakat terhadap Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan semakin tinggi.

Namun demikian meskipun hak gugat administratif telah dijamin dalam Undang-Undang, Kementrian Lingkungan Hidup akan lebih menganjurkan kepada elemen masyarakat yang berkeberatan terhadap izin lingkungan atau kegiatan usaha yang ditenggarai membahayakan daya dukung lingkungan agar  dapat menyampaikan masukan dan pendapatnya disertai dengan data dan bukti-bukti yang kuat sebelum diambil suatu langkah hukum.

Adalah merupakan kewajiban Kementerian Lingkungan Hidup untuk merespon setiap pengaduan dan aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan mengoreksi setiap izin yang tidak tepat, mengupayakan pembinaan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, hingga akhirnya menggunakan kewenangan penegakkan hukum yang dimilikinya apabila memang terdapat penyimpangan maupun pelanggaran atas peraturan lingkungan. Sebaliknya siapapun tentu juga wajib menghormati hak dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha dalam beroperasi sepanjang senantiasa menaati kewajiban izinnya dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dari kasus ini Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak-pihak lain yang berperkara dapat memetik pelajaran bahwa penting bagi semua pemangku kepentingan lingkungan benar-benar memahami hak dan kewajiban, peranan dan fungsinya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan hukum lingkungan dalam konteks pemanfaatan sekaligus perlindungan lingkungan hidup yang digariskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagai payung hukum bersama.

Kementerian Lingkungan Hidup tidak terbukti bersalah dalam perkara ini, namun gugatan dan putusan ini justru menjadi dorongan untuk terus meningkatkan tata kelola dan prosedur penerbitan izin agar lebih memenuhi prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabillitas yang menjadi harapan kita bersama.

Informasi lebih lanjut hubungi :

Drs. Sudariyono,
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Telepon: 021 – 85904936,
email: humas.klh@gmail.com

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı