Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Jakarta, 13 September 2003– Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menetapkan Keputusan Nomor 137 Tahun 2003 tentang Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas Perubahan Kegiatan Proyek Konservasi dan Pengembangan Segara Anakan oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy-Ciwulan (meliputi Kab. Cilacap, Jawa Tengah dan Kab. Ciamis, Jawa Barat) dengan prasyarat pemrakarsa menyelesaikan pro-kontra Sudetan Citanduy dan beberapa persyaratan lainnya. Keputusan tertanggal 5 September 2003 ini diambil dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisi Penilai AMDAL dan saran masukan kelompok masyarakat terkait.

Sepanjang proses rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat, memang terjadi diskusi berkepanjangan antara wakil-wakil masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana pembuatan Sudetan Citanduy.

Kelompok yang pro berpendapat bahwa sudetan adalah cara terbaik untuk menanggulangi sedimentasi yang membuat kritis kondisi laguna Segara Anakan. Sementara itu, kelompok yang kontra berpendapat bahwa sudetan hanya akan memindahkan persoalan dari Segara Anakan ke Teluk Nusawere tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan sedimentasi itu sendiri. Dikatakan bahwa proyek ini justru akan meningkatkan potensi pencemaran sampah ke pantai Pangandaran, merusak sungai Citanduy itu sendiri, dan pada akhirnya akan memicu konflik sosial di sekitar proyek.

SEJARAH

Pada tanggal 12 September 2002, Komisi Penilai AMDAL Pusat (berkedudukan di KLH) memenuhi permintaan Dirjen Bina Bangda – Depdagri untuk memproses revisi AMDAL Proyek Pengembangan dan Konservasi Segara Anakan. Secara hukum, proyek yang sebenarnya tengah melakukan 15 jenis kegiatan fisik-konstruksi dan konservasi ini sebenarnya telah dilengkapi dengan studi AMDAL yang disetujui Menteri PU pada tahun 1996. Namun karena adanya perubahan beberapa komponen kegiatan, dimana pembuatan Sudetan Citanduy termasuk didalamnya, dibutuhkan revisi AMDAL.

Pada tanggal 30 April 2003, Komisi Penilai AMDAL Pusat mengkaji revisi AMDAL dengan temuan yang mendukung pihak “kontra” sebagai berikut :
a) Sudetan Citanduy akan menyebabkan “menempel”-nya pantai Nusawere dengan ujung barat Nusa Kambangan dalam waktu 15 tahun, akibat alihan timbunan sedimen yang terjadi.
b) Sudetan Citanduy akan menyebabkan terjadinya sungai mati yang menuju ke arah Segara Anakan
c) Sudetan Citanduy justru dapat menurunkan produktifitas Segara Anakan sendiri, akibat berkurangnya pasokan nutrien ke dalam perairan tersebut karena alirannya dialihkan.

Namun demikian, ditemukan temuan yang mendukung pihak “pro”, yaitu “akibat” yang akan muncul bila sudetan tidak dibangun, sbb:
a) Penumpukan sedimentasi terus menerus yang akan menutup seluruh laguna Segara Anakan
b) Akibat a) menyebabkan penurunan potensi perikanan Segara Anakan
c) Permasalahan banjir (khususnya di daerah “langganan” seperti Cilacap) akan terus tak teratasi
d) Gangguan akibat sedimentasi atas jalur transportasi Majingklak-Cilacap.

REKOMENDASI KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT

Temuan dari hasil kajian revisi AMDAL tersebut membuat Komisi Penilai AMDAL Pusat menyimpulkan bahwa pelaksanaan revegetasi/penghijauan dalam rangka pengendalian sedimentasi di laguna Segara Anakan adalah solusi yang lebih baik.

Namun dalam kerangka keputusan yang “obyektif”, Meneg.LH menetapkan bahwa pembuatan Sudetan Citanduy sepanjang 3 km dapat dilaksanakan bila pemrakarsa dapat mewujudkan kesepakatan antar pihak berkepentingan yang pro dan kontra dalam bentuk Pernyataan Tertulis Kesepakatan Bersama, serta melakukan :
- penghijauan dan memfungsikan dam pengendali di hulu S. Citanduy
- melakukan pengerukan di laguna Segara Anakan dan muara Sudetan Citanduy
- membangun dan memfungsikan pintu air di closure dam untuk menjamin pasokan air tawar S. Citanduy ke Segara Anakan maupun masyarakat sekitar
- memfungsikan closure dam yang memungkinkan migrasi ikan
- membentuk lembaga pengelola dan pemantau lingkungan pasca proyek paling lambat 1 tahun sebelum masa proyek berakhir

Informasi lebih lanjut :
Drs. M. Karliansyah, M.S.
Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan
Tlp. (021) 859-04925
atau
e-mail adu@menlh.go.id maupun PO BOX 7777 Jakarta Timur

DOKUMEN TERKAIT :