KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

DSC_0842_250.jpgOtonomi Daerah sebagai konsekwensi dari proses desentralisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan tujuan  pemerataan pembangunan demi menyelesaikan persoalan kensenjangan antara Pusat dan Daerah. Satu sisi pemerataan pembangunan memang menjadi langkah Pemerintah yang harus dilaksanakan untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan antar wilayah. Tetapi di sisi lain kebijakan Otonomi Daerah yang berorientasi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan penggalian potensi daerah melalui eksplorasi Sumber Daya Alam secara berlebih telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam  menurunnya kualitas lingkungan hidup.  Orientasi Pendapatan Daerah inilah yang pada akhirnya memaksa Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang eksploitaitif terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan mengindahkan daya dukung lingkungan  dan daya tampung lingkungan sehingga meninggalkan resiko lingkungan dikemudian hari yang kurang diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 1989 menjadikan Kabupaten Karawang menjadi zona industri terbesar di Indonesia yang direalisasikan pada tahun 1991 dimana alih fungsi lahan hutan menjadi zona industri mewajibkan penebangan ribuan hektar area hutan. Terjadilah hutan gundul, hilangnya resapan air, ditambahlagi Eksploitasi pasir laut di Pakis Jaya Kab. Karawang yang akan menjauhkan masyarakat nelayan dari sumber pendapatannya begitu juga dengan semakin menyempitnya lahan pertanian.

Tidak hanya itu,  kontribusi dunia industri  memiliki peran yang begitu besar dalam memperburuk kualitas lingkungan di Kabupaten Karawang. Pengelolaan limbah Industri yang tidak memenuhi standar baku mutu yang mengabaikan perlunya efektifitas pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan IPAL  hanya sebatas formalitas bagi sebagian perusahaan sehingga  menambah beban pencemaran bagi sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Karawang seperti Sungai Cilamaya, telah berdampak pada ekosistem pertanian dan perikanan diwilayah tersebut.

DSC_0819_250.jpgPada tahun 2006 telah mencuak kasus  pencemaran yang telah di laporkan oleh EPW Kab. Karawang pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan di lanjutkan dengan uji Laboratorium oleh PT. UNILAB PERDANA yang difasilitasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap 3 perusahaan yang diduga sebagai sumber pencemar yang melintasi Sungai Cilamaya. Uji laboratorium juga dilakukan terhadap Sungai Cilamaya dan terhadap ketiga perusahaan tersebut telah terbukti melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan larangan bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan melanggar baku mutu berdasarkan Surat Deputi Penaatan Lingkungan Nomor: B-7012/Dep.V-4/LH/10/2006 perihal perintah untuk melakukan tindakan tertentu, sejauh mana perintah dari surat tersebut dipatuhi atau tidak, bagaimana untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menaatinya atau tidak karena akses masyarakat untuk mengetahuinya tidak ada. Dengan suara tegas seorang peserta mengatakan  masyarakat Karawang saat ini menuai bencana di lumbung padi nasional.

Sederetan masalah tersebut menjadi diskusi aktual pada Acara Pelatihan Advokasi Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karawang yang diselenggarakan oleh Environment Parliament Watch (EPW) Kab. Karawang bekerjasama dengan Asdep Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juni 2009 di RM Sari Alam Kab.Karawang.

Pelatihan Advokasi Pencemaran Lingkungan yang bertema