KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Senin, 01/11/2010 15:10 WIB
Kerusakan Lingkungan di Mentawai Parah, KLH Bangun Pemecah Gelombang
Muhammad Taufiqqurahman – detikNews

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan kerusakan lingkungan hidup akibat gelombang tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sangat parah. Ke depan, KLH berencana membangun batu pemecah gelombang dan penanaman bakau di pesisir pantai.

“Kerusakan lingkungan termasuk pemukiman dan bentang alam sangat parah di daerah Mentawai akibat tsunami,” ujar Deputi Pengendalian Kerusakan Lahan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Arif Yuwono.

Hal tersebut dikatakannya dalam jumpa pers tentang “Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional” di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jl DI Panjaitan, Jakarta Timur, Senin (1/11/2010).

Menurut Arif, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka KLH berencana akan membangun batu pemecah gelombang dan pembangunan dinding penahan laju tsunami.

Selain itu, KLH segera melakukan survei untuk melihat rencana relokasi warga yang tidak berimbas pada pengerusakan lingkungan. “Untuk saat ini kita tetap memprioritaskan pada manusianya terlebih dahulu,” jelasnya.

Untuk penanaman tanaman bakau sebagai benteng alam terhadap tsunami, lanjut Arif, KLH tetap akan melihat kondisi geografis dari pulau-pulau yang berada di sekitar Mentawai.

“Konturnya bervariasi dan belum tentu tanaman bakau bisa tumbuh di semua tempat tersebut,” tuturnya.

KLH juga berencana untuk meneliti kadar racun yang terkandung di dalam lumpur laut yang saat ini mengendap di permukaan akibat terbawa oleh tsunami.

“Belum dites sekarang, tapi mudah-mudahan tidak beracun seperti di Aceh kemarin,” tuturnya.

Sementara itu Fajar Prama melaporkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Indonesia tidak memiliki alat pendeksi tsunami di Mentawai. Alat pendeksi tsunami di Mentawai dimiliki Jerman. Sehingga informasi mengenai gelombang besar itu sampai lebih dahulu ke Jerman dibanding ke Indonesia.

“Sebenarnya terdapat BUOY, alat pendeksi tsunami, di sekitar Mentawai. Tapi itu milik Jerman bukan milik kita. Indonesia tidak memilikinya di sekitar situ,” kata Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Jl Juanda, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2010).

Sutopo menjelaskan, alat pendeteksi tsunami di daerah itu telah diset untuk memberikan informasi terlebih dahulu ke Jerman. “Perlu digarisbawahi bukan Jerman yang tidak mau membagi  info secepatnya ke kita. Ke depan saya minta agar BUOY  tersebut dapat secara paralel melapor ke Indonesia juga selain ke Jerman,” katanya.

Data sementara korban tewas akibat tsunami di Mentawai mencapai 431 orang, hilang 88 orang, luka berat 271 orang, dan luka ringan 142 orang. Sementara itu warga yang berada di barak pengungsian mencapai 14.983 orang.

Khairul Ikhwan melaporkan pula bahwa sedikitnya harus ada 10 helikopter untuk memperlancar bantuan.  Pola penanggulangan bencana alam yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai lamban, terus mendapat perhatian. Kalangan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Lumbung Derma menyatakan semestinya pemerintah menyediakan setidaknya 10 helikopter untuk efektivitas penanggulangan bencana.

Koordinator Koalisi Lumbung Derma, Khalid Saifullah menilai, memasuki hari ketujuh tsunami melanda Mentawai, namun proses tanggap darurat berjalan sangat lamban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih mengandalkan pihak luar dalam mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mentawai.

Lambannya respon dan intervensi yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap menumpuknya bantuan di berbagai Posko, baik di Posko Pusdalops di Padang maupun posko BPBD Mentawai di Sikakap. Lumbung Derma menilai, selain  faktor geografis dan cuaca, persoalan yang paling mendasar adalah minimnya dukungan  transportasi dan komunikasi yang semestinya sejak awal diinternvensi pemerintah. Sebab dalam kondisi normal pun juga menjadi masalah utama di  Mentawai.

“Diperlukan setidaknya 10 helikopter capung, 50 speedboat, 25 kapal motor menengah dan lima kapal rumah sakit, agar penanggulangan efektif. Tapi ini tidak disediakan pemerintah, maka penanganannya menjadi lamban,