KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Rusaknya lapisan ozon yang terus-menerus akan menyebabkan kenaikan radiasi kepada bumi, salah satu radiasi ultra violet yang dapat ditimbulkan akibat itu yaitu kulit manusia bisa terkena kanker kulit yang bisa mematikan.

Isu penipisan lapisan ozon sudah banyak dibicarakan oleh para pakar lingkungan dan warga masyarakat baik nasional maupun internasional yang merasa prihatin mengenai hal tersebut. Lapisan ozon berguna untuk melindungi bumi terhadap radiasi ultra violet dari matahari yang berbahaya bagi manusia, hewan, tanaman dan bangunan.

Dampak yang merugikan akan semakin parah bila kerusakan lapisan ozon terns berlangsung, karena permukaan bumi menjadi lebih terbuka. Untuk setiap 10 persen penipisan lapisan ozon akan menyebabkan kenaikan radiasi Ultra Violet (UV) sebesar 20 persen. Dampak radiasi UV pada manusia bisa menyebabkan kerusakan mata, meluasnya penyakit infeksi dan peningkatan kasus kanker kulit, vaksinasi terhadap sejumilah penyakit menjadi kurang efektif.

Selain itu juga dapat memicu reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, dan hujan asam. Radiasi UV juga menurunkan kemampuan sejumiah organisme dalam menyerap C02 yang merupakan salah satu gas rumah kaca, sehingga konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akan meningkat dan menyebabkan pemanasan global.

Melalui pertemuan yang diadakan di Wina pada tanggal 22 Maret 1985 dan pertemuan di Montreal, Kanada pada tanggal 16 September 1987, telah disepakati untuk mengurangi konsumsi bahan perusak lapisan ozon (BPO), termasuk CFC secara bertahap.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1992 telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal, dengan demikian Indonesia mempunyai kewajiban untuk ikut melaksanakan ketentuan dalam Protokol tersebut, antara lain kewajiban melaporkan data penggunaan BPO di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup bertindak sebagai koordinator Program Perlindungan Ozon di Indonesia dan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait, antara lain melakukan koordinasi antar instansi, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan perlindungan lapisan ozon di Indonesia.

Dalam melaksanakan Program Penghapusan BPO, sejak tahun 1995 Pemerintah Indonesia telah mendapatkan bantuan dari Multilateral Fund (MLF), suatu badan yang didirikan oleh Protokol Montreal untuk mengelola kontribusi finansial dari negara article 2 yang terdiri dari negara-negara maju dengan tujuan membantu negara-negara article 5 (negara-negara berkembang) yang mempunyai nilai konsumsi BPO kurang dari 0.3 kg pertahun. Dana tersebut diberikan dalam bentuk hibah (grant) yang disalurkan melalui 3 Implementing Agency yaitu UNIDO, UNDP dan World Bank. Hibah diberikan secara langsung kepada perusahaan yang akan mengganti teknologi yang masih menggunakan BPO dengan teknologi yang non BPO dalam proses produksinya.

Dalam rangka pemberian bantuan hibah untuk industri Flexible Box Foam dan Flexible Moulded Foam, Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Asosiasi Foam Indonesia (AFI) dan World Bank menyelenggarakan lokakarya “Penghapusan Bahan Perusak Lapisan Ozon pada Industri Foam Skala Kecil dan Menengah”, yang diikuti oleh industri-industri yang bergerak di sektor foam yang dianggap layak menerima bantuan hibah dari MLF ini.