Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Tekad Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) hendak memperkarakan siapa saja yang merusak atau mencemari lingkungan disambut baik oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, sebagian warga masyarakat merasa pesimis, langkah tersebut bisa menimbulkan efek jera, sebab dalam penegakkan hukum, instansi penegak hukum dan keadilan cenderung mengabaikan kepentingan lingkungan.

Menurut beberapa pengamat, kesadaran aparat penegak hukum masih sangat lemah. Akibatnya, mereka kurang peduli terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, bahkan ada di depan mata sekalipun. “Lihat saja, kasus keracunan gas di salah satu pusat pertokoan yang menyebabkan sejumlah karyawan pingsan, hingga saat ini tidak jelas penanganannya. Padahal kejadian itu sudah bisa disebut sebagai bencana lingkungan karena ulah manusia, meski berskala amat terbatas, “kata dia.

Kelemahan dalam penegakkan hukum hampir terjadi menyeluruh pada semua instansi penegak hukum. Tidak hanya kepolisian yang selalu lamban dalam merespons tindak kejahatan lingkungan, tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Menurut sumber di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hampir 40% kasus pencemaran lingkungan hidup yang sampai di siding pengadilan divonis bebas. Pada hal dampak dari kejahatan itu sangat luas dan tentu membahayakan kehidupan manusia. Karena itu, wajar bila masyarakat menilai para pejabat dan aparat penegak hukum cenderung memanjakan pelaku kejahatan lingkungan.

“Tengok saja, persidangan kasus pencemaran lingkungan oleh satu perusahaan Korea di kawasan Bekasi. Hingga kini proses persidangannya tak kunjung selesai, karena selalu ditunda dengan berbagai alasan, antara lain jaksa tidak dapat menghadirkan para saksi yang konon berjumlah hingga 200 orang lebih. Menghadirkan saksi sebanyak itu, dalam satu kali persidangan jelas tidak mudah. Apalagi sebagian dari mereka adalah pekerja serabutan yang waktunya sellau tersita untuk mencari nafkah, “kata dia.

Ditambahkannya, kalau memang pemerintah serius berniat melindungi kepentingan lingkungan, maka harus diciptakan system pengadilan terhadap pelaku lingkungan yang cepat, murah dan mampu memberi efek jera kepada pelaku.

Revitalisasi Institusi Lingkungan

Namun, beberapa aktivis lingkungan hidup menilai, kelemahan penegakkan hukum lingkungan, tidak hanya pada lembaga-lembaga penegak hukum, tapi juga terdapat di lingkungan instansi lingkungan hidup itu sendiri. :Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dalam beberapa waktu terakhir memang tampak sangat progresif, dan patut diacungi jempol. Tapi, lihat saja bagaimana peran instansi lingkungan pada level daerah. Umumnya lemah, “kata dia.

Pada kasus pencemaran oleh pusat-pusat perbelanjaan, misalnya, seharusnya pemerintah daerah mellaui Bapedalda atau instansi terkait yang lebih proaktif melakukan upaya penegakkan hukum. Sedangkan KNLH cukup sebagai back up. Toh, di level daerah terdapat jaksa, polisi, polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, dan berbagai instansi yang dapat difungsikan untuk menangani hal ini. akibatnya, derap langkah penegakkan hukum di pusat dan di daerah masih belum seirama. Ini berarti, instansi-instansi yang belum mampu meningkatkan kiprah perannya perlu direvitalisasi.

“Masalah lingkungan hidup, baik kerusakan maupun pencemran terjadi hampir di semua daerah. Tapi yang respons instansi lingkungan hidup di setiap daerah tidak sama. Bahkan ada yang terkesan membiarkannya. Pada hal ada pranata hukum yang dapat difungsikan untuk menjerat pelaku kejahatan, “ujar salah satu sumber.

Mirip Korupsi

Untuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan hidup, ketentuan tentang sanksi seharusnya tidak hanya dikenakan kepada pihak pelaku, tapi juga pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi bila kelalaian itu menimbulkan ancaman bagi manusia dan lingkungan hidup. Dalam kasus pingsannya sejumlah karyawan karena keracunan gas di salah satu pusat perbelanjaan, misalnya, yang patut dipersalahkan tentu tidak hanya pihak manajemen pusat pertokoan, tapi juga walikota serta jajaran terkaitnya karena telah lalai dalam menegakkan aturan lingkungan sehingga membahayakan manusia. “Pejabatnya, harus dihadapkan ke pengadilan.