KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

(Siaran Pers) Guna memperkuat dukungan internasional dalam pelestarian lingkungan di Indonesia, khususnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan penyelesaian berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan politik lingkungan pada tatanan global, khususnya melalui upaya diplomasi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia akan mencalonkan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Rachmat Witoelar sebagai Presiden Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) periode 2005-2007. Sejauh ini pencalonan Menteri Negara Lingkungan Hidup telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari kelompok negara-negara Asia.

Pemilihan Presiden Governing Council of the UNEP 2005-2007 akan dilaksanakan pada pertemuan ke-23 Forum Menteri Lingkungan Tingkat Global (Twenty-third session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum) di Nairobi, Kenya pada tanggal 21-25 Pebruari 2005. Kesiapan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menjadi Presiden Governing Council of the UNEP disampaikan oleh Ir. Rachmat Witoelar pada Konferensi Pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Persiapan Delegasi Indonesia dalam menghadiri 23rd session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum di Nairobi.

Menurut Ir. Rachmat Witoelar, posisi Presiden Governing Council UNEP tersebut sangatlah penting dalam menentukan posisi diplomasi lingkungan luar negeri Indonesia. Sayangnya sampai saat ini belum pernah ada Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia yang menduduki jabatan tersebut, sehingga langkah usaha menempatkan wakil pemerintah Indonesia dalam posisi tersebut menjadi amat strategis. Bila jabatan tersebut ditempati Indonesia, akan terbuka kesempatan mendapatkan berbagai bentuk dukungan internasional, baik dukungan berupa pendanaan, sumber daya manusia, pakar, maupun teknologi, terutama dalam upaya pelestarian lingkungan dan penanganan kasus-kasus lingkungan seperti penyelundupan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 antar negara, dan kasus lingkungan berskala global lainnya yang mendapatkan perhatian media internasional. Namun demikian, tujuan terpenting yang diharapkan dapat tercapai dalam pengambilan langkah ini adalah menciptakan citra positif dan kepedulian Pemerintah Indonesia dalam pelestarian lingkungan baik dalam tingkatan lokal, maupun global.

Terkait dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Ir. Rachmat Witoelar juga menambahkan bahwa jika status dirinya sebagai Presiden Governing Council UNEP maka akan menaikkan posisi tawar KLH agar dapat lebih berperan aktif sebagai koordinator lembaga-lembaga donor dalam pelaksanaan program lingkungan di Indonesia pada umumnya dan di Aceh dan Sumatera Utara khususnya. Hal ini diharapkan dapat menjamin penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup juga menjelaskan beberapa hal yang saat ini menjadi perhatian dan sikap Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pada saat ini KLH bekerja sama dengan lembaga donor seperti GTZ dan UNEP untuk secara aktif terlibat dalam memberikan masukan terhadap rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Secara umum, kebijakan yang dilakukan oleh KLH dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara adalah:

¢â‚¬Â¢ Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan sektor-sektor terkait, terutama dalam hal penataan ruang daerah bencana yang akan direhabilitasi dan di rekonstruksi;

• Penekanan pola dan mekanisme pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan masyarakat lokal.

Disamping secara aktif memberikan masukan terhadap instansi terkait, KLH terus melakukan penelitian lapangan, seperti Rapid Environmental Assessment (REA), dan pemantauan kualitas lingkungan guna mendapatkan informasi yang terkini tentang status dan persoalan lingkungan di daerah Bencana Tsunami. KLH juga melakukan pembuatan panduan-panduan teknis untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada waktu dekat KLH akan membuka Kantor Satuan Tugas KLH untuk Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan di Banda Aceh. Kantor ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, menjadi penghubung KLH dengan stakeholder dan melakukan pelayanan clearinghouse bagi masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Kantor ini diharapkan menjadi embrio dari Pusat Penanggulangan Bencana Lingkungan Nasional.

2. Adanya kebutuhan penggunaan kayu yang begitu besar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menginginkan alasan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proyek Ladia Galaska dan eksploitasi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang tidak berkelanjutan. Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser harus tetap dilakukan guna menghindari terjadinya bencana lingkungan berupa kekeringan dan banjir di masa datang, serta kehilangan potensi ekonomi ekowisata maupun proyek-proyek yang terkait Clean Development Mechanism (CDM).

3. Dalam rangka mendorong penyelesaian kasus impor limbah B3 asal Singapura di Pulau Galang Baru Batam, Menteri Negara Lingkungan Hidup telah melihat secara langsung keberadaan 1.149 ton limbah B3 tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2005. Limbah tersebut telah diimpor oleh PT. Asia Pacific Eco Lestari (PT. APEL). Sesuai dengan Konvensi Basel yang telah ditanda-tangani oleh pihak pemerintah Singapura dan Indonesia, maka sikap KLH dalam hal ini adalah tetap meminta Pemerintah Singapura untuk mengambil limbah B3 tersebut. KLH juga meminta kepada Pemerintah Kota Batam dan PT. APEL untuk mengawasi keberadaan limbah B3 tersebut. Terkait dengan upaya penegakan hukum, KLH telah melakukan penyidikan terhadap para tersangka.

4. Dalam penanganan kasus pencemaran Teluk Buyat, KLH sedang melakukan langkah penegakan hukum perdata terhadap PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), sementara jalur penegakan hukum pidana ditempuh KLH dengan meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk segera mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan. Demi alasan kemanusiaan dan perlindungan kesehatan masyarakat di Dusun Buyat Pante, KLH setuju bahwa pemerintah daerah segera melakukan relokasi terhadap penduduk Dusun Buyat Pante ke tempat yang lebih layak. Untuk mempertegas hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup telah bertemu dengan masyarakat Dusun Teluk Buyat dan instansi terkait lainnya di Dusun Teluk Buyat Pante pada tanggal 14 Pebruari 2004.

5. Guna memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas udara, KLH terus mendorong pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu program yang diterapkan adalah pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru atau Mandatory Disclosure of Automotive Emissions. Pelaksanaan Program ini akan dimulai pada tahun 2005. Melalui pelaksanaan program ini maka setiap produsen diwajibkan menyampaikan tingkat emisi kendaraan tipe baru yang diproduksinya. Pemenuhan hak konsumen dan masyarakat dalam mendapatkan informasi tingkat emisi gas-gas pencemar dari masing-masing kendaraan tipe baru yang ada di pasar akan mendorong usaha perluasan pilihan atas kendaraan beremisi rendah di pasaran.

6. Saat ini KLH juga sedang menyiapkan proses ratifikasi untuk konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutants (POPs) dan Konvensi Rotterdam tentang Prior Consent Procedure untuk Bahan Kimia dan Pestisida Tertentu dalam Perdagangan Internasional. Proses ratifikasi ini diharapkan selesai pada tahun ini (2005).

Informasi Lebih lanjut:
Plt. Asisten Deputi urusan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup
Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Telp: (021) 8580081