KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Juli 2014 – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hari ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan  Policy Advice for Environment and Climate Change (PAKLIM) Indonesia di Kantor KLH Jakarta. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk saling berkolaborasi antara tiga organisasi dalam mengembangkan serta mempromosikan inisiatif dan program keterlibatan sektor swasta dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan meningkatkan praktek bisnis yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan Sustainble Consumption and Production (SCP) atau Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

Dalam menyampaikan Keynote speech, Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, menyatakan “Kerjasama KLH dengan IBCSD dan PAKLIM dalam bidang mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, merupakan sinergi dalam upaya mendorong efisiensi sumberdaya alam, energi, air sekaligus aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.Aksi perubahan nyata di pihak swasta Indonesia merupakan kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan yang rendah karbon dan berkelanjutan.”

Saat ini, KLH dan BAPPENAS sedang menyelesaikan rumusan penerapan SCP sebagai program lintas bidang dalam  RPJMN Tahun 2015-2019. Rumusan ini melengkapi RPJMN sebelumnya yang telah memasukkan pendekatan pembangunan rendah karbon.Fokus peningkatan kapasitas perlu diarahkan pada 2 hal yaitu (i) Penguasaan manajemen pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, termasuk skema/model pembiayaan-nya, dan (ii) Sistem kompetensi SDM yang berkelanjutan

Sementara itu, Shinta W Kamdani, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mengatakan dalam Opening remarks, “Kami menyadari bahwa sektor swasta sering kali selalu disalahkan oleh masyarakat sebagai bagian yang turut serta dalam terjadinya kerusakan ekosistem.Namun demikian, Penandatanganan MoU hari ini antara IBCSD, Kementerian Lingkungan Hidup, dan GIZ diharapkan dapat menghilangkan gambaran itu karena aksi ini untuk meningkatkan kesinambungan bisnis melalui praktik bisnis terbaik.” Dia menunjukkan bahwa perhatian sektor swasta terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bentuk investasi yang berkontribusi terhadap keberlanjutan dari bisnis itu sendiri.

The Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) adalah asosiasi CEO pimpinan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial. Peluncuran dewan bisnis ini pada bulan April 2011 merupakan babak regional baru dari the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Sebagai asosiasi bisnis dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, mendorong perusahaan-perusahaan anggotanya untuk mempromosikan praktik terbaik tentang konsumsi berkelanjutan dan produksi, terutama bagi mereka yang mengekstraksi sumber daya alam dalam proses bisnisnya.

Pada ksesempatan ini pula, hadir dalam menyampaikan Welcoming Remarks dari PAKLIM GIZ, Mr.Stefan Bundscherer.Kerjasama KLH dengan GIZ – Pemerintah Jerman merupakan upaya mitigasi emisi gas rumah kaca di pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sumber emisi gas rumah kaca, yang muatannya juga diarahkan bersinergi dengan penerapan SCP. Selain dengan IBCSD dan GIZ, KLH juga melakukan kerjasama teknis antara lain dengan European Union dan UNIDO.

SCP adalah konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. SCP merupakan salah satu sub-tema aksi menuju Sustainable Development yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, dan komitmen penerapannya dikuatkan pada Konferensi United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012.  Dalam Konferensi Rio+20, penerapan SCP dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan green economy.

Rio+20 menyepakati pentingnya peningkatan penerapan SCP yang menjangkau para pemangku kepentingan dengan pertimbangan bahwa penerapan SCP berada pada mesin utama sistem ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan konsumsi; dan sekaligus pada mesin utama sistem sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di semua pemangku kepentingan dan warga masyarakat. Setelah Rio+20, upaya penerapan SCP akan dilakukan secara terkoordinasi melalui 10 Year Framework of Programme (10 YFP) di tingkat Nasional oleh masing-masing Pemerintah, dan kerjasama di tingkat Internasional dengan Sekretariat: United Nations Environment Programme (UNEP).

Peningkatan penerapan SCP di Indonesia dilakukan dengan para pemangku kepentingan, termasuk melalui Forum SCP Indonesia yang terdiri dari wakil pihak Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha dan UKM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan akademisi.  Salah satu prioritas sasaran kerja Forum adalah  pengembangan infrastuktur informasi terpadu antar-pihak tentang koleksi sumberdaya untuk penerapan SCP di Indonesia (Indonesia SCP Resource Pool).

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931,

Indah Budiani, Relation Manager –
IBCSD, T: +62 21 5290 1941-42 | F: +62 21 5290 1949 |
M: +62 858 8169 2239| indah.budiani@ibcsd.or.id www.ibcsd.or.id