KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Mei 2005— Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan UNEP Resource Centre for Asia Pacific (ROAP/RRC-AP) melaksanakan Lokakarya Nasional tentang Eco-House/City di Jakarta. Lokakarya ini merupakan lanjutan dari serangkaian pertemuan, antara lain Informal Regional Consultation on Urban Environmental Management of eco-house and cities, bulan September 2004, dan kemudian dilanjutkan dengan Regional Experts Group Meeting on Eco-House/City, pada tanggal 21-23 Maret 2005 di Thailand.

Dalam pertemuan Governing Council/Global Ministerial Environment Forum UNEP, pada tanggal 23-25 February 2005 di Nairobi, dan pertemuan berikutnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup-RI Rachmat Witoelar dan Regional Director of UNEP/ROAP telah membicarakan perihal bantuan UNEP berkenaan dengan rekonstruksi daerah terkena dampak bencana tsunami yang ramah lingkungan. Lokakarya ini merupakan langkah awal dari realisasi rencana tersebut.

Lokakarya dibuka oleh Arie D. D. Djoekardi-Deputi Peran Serta Masyarakat mewakili Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Mr.Surendra Shrestha-Regional Director ROAP UNEP. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa lokakarya ini adalah suatu langkah penting untuk memperkenalkan konsep eco-house dan eco-cities untuk dapat diterapkan pada rekonstruksi daerah bencana tsunami di Indonesia dan sesuai dengan sosial buadaya masyarakat setempat. Para pakar dan praktisi eco-house/city yang hadir diantaranya adalah Prof. Johan Silas, Prof. Dr. Soontorn Boonyatikarn, Dr. Vorasan Buranakarn, Dr.Bernard Lefebvre, Andi Siswanto Ph.D, Dr. Pinky Pangestu (REI), Wicaksono Saroso Ph.D (URDI), Dr. Agus Prabowo, Bupati Calang, Bapedalda Propinsi NAD, Bapedalda Aceh Besar, Bappeda NAD, Bapedalda Sabang, dan instansi pusat lainnya.
Menurut Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Arsyiah Arsyad, pemerintah daerah telah menyiapkan kawasan untuk dijadikan proyek percontohan di Desa Labuy seluas125 hektar, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. KLH masih menunggu penetapan kawasan tersebut oleh Pemda NAD sebagai kawasan eco-town, dan status lahan harus mendapat persetujuan masyarakat setempat. Nantinya kawasan labuy merupakan pilot project KLH dan Pemda NAD untuk implementasi konsep pembangunan yang ramah lingkungan. Penggunaan material bangunan yang tepat murah dan ramah lingkungan, teknologi lokal, penggunaan energi terbarukan (matahari, angin, biogas), water conservation, transportasi ramah lingkungan, penanganan limbah terpadu.
Dalam rangka menerapkan konsep tersebut diperlukan suatu pusat pelayanan bagi masyarakat. Semacam construction support center, untuk memberi bantuan desain rumah yang ramah lingkungan kepada masyarakat. (Mlk)

Informasi Lebih Lanjut:

Satuan Tugas Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan NAD dan Sumut
Kementerian Lingkungan Hidup
Hendra Stiawan
Telp (021) 85904928