KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Juni 2014. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyampaikan pidato kunci dengan tema “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Karhutla” pada acara Seminar Nasional Uji Publik Prosedur Operasi Standar Nasional (POSNAS) Pencegahan Karhutla, sekaligus membuka secara resmi seminar nasional ini mewakili Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat DR. H.R. Agung Laksono. Acara ini dilaksanakan oleh Kedeputian I Menko Kesra Bidang Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial bertempat di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Acara ini menghadirkan nara sumber Kepala Badan Pengelola REDD+, Wakil Menteri Pertanian dan Direktur United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID).

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau pada bulan Maret 2014 telah menyebabkan 51.118 orang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Terhentinya penyelenggaraan pendidikan, gangguan terhadap transportasi (khususnya transportasi udara), rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem dimana pemulihannya memerlukan biaya sangat tinggi dan memerlukan waktu yang cukup lama Kebakaran hutan dan lahan juga meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat menyebabkan perubahan iklim.

Dalam sambutannya Menteri Lingkungan Hidup menyatakan, “Setelah mencermati konsep POSNAS Karhutla, perlu disampaikan bahwa POSNAS Karhutla perlu memuat peran dan tanggung jawab pemerintah, Swasta dan Masyarakat daerah dan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun POSNAS lebih teknis dan rinci yang mengikat semua pihak terkait dalam bentuk peraturan daerah. Disamping itu, POSNAS Karhutla perlu menekankan kejelasan hubungan tata kerja antara pemerintah Kabupaten/Kota, provinsi dan pemerintah pusat serta keterkaitannya dengan peran dan tanggung jawab swasta dan masyarakat”

Berdasarkan penelitian dari pengalaman menunjukkan bahwa biaya investasi pencegahan Karhutla jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya kerugian, kerusakan, pemadaman dan pemulihan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan diperlukan petunjuk yang efektif dan memberi ruang keterlibatan semua pihak terkait baik di tingkat pusat dan daerah. Petunjuk tersebut harus mempunyai kekuatan hukum yang mampu mendorong para pihak untuk menjalankan peran secara efektif.

Menteri Lingkungan Hidup juga menyatakan, “ KLH melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan  secara aktif dengan melakukan tiga hal yaitu mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system), pelibatan masyarakat dan penegakan hukum”

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama-sama denganKementerian/Lembaga terkait termasuk didalamnya Kementerian Lingkungan Hidup, sepakat menerbitkan “Prosedur Operasi Standar Nasional (POSNAS) Pencegahan Karhutla” dibawah payung hukum Peraturan Pemerintah. Melalui rangkaian diskusi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, draft awal POSNAS saat ini telah selesai disusun dan siap untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui seminar dan diskusi di tingkat nasional dan daerah, salah satunya Seminar Nasional Uji Publik Prosedur Operasi Standar Nasional (POSNAS) Pencegahan Karhutla yang dilakukan hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim KLH,
telp/fax: 021-85904923,