KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jambi, 13 Juni  2013. Salah satu kelompok masyarakat yang berperan penting dalam pelestarian fungsi lingkungan adalah masyarakat hukum adat (MHA).  UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) memberi perhatian terhadap pentingnya peran MHA dalam PPLH.

UU No 11/2013  tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protocol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Gentik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keaneka-ragaman Hayati). membuka peluang untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) secara adil dan  seimbang. Hak-hak MHA sebagai pengampu pengetahuan tradisional terkait dengan SDG  akan terlindungi dengan baik. Namun berbagai isu diperkirakan akan mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti belum tersedianya datadasar keberadaan  MHA  sebagai pemilik pengetahuan tradisionalnya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, sesuai Pasal 63 ayat (2) menyebutkan, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu  mulai proses identifikasi-verifikasi-pengesahan-penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA.

Secara lokal  di berbagai daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang MHA dan hak-hak tradisionalnya, seperti Perda Kab.Lebak No. 31 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Untuk mendukung upaya inventarisasi keberadaan MHA, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, dan Hak  MHA yang akan disosialisasikan  di seluruh Pemprov/Kab/Kota.

Keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bhw Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Psl 1); “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; serta Hutan negara tidak termasuk hutan adat; Ini memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak MHA.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2012, telah melakukan inventarisasi MHA Bathin Lapan di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dan MHA Pembarap di  Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi. Inventarisasi meliputi berbagai aspek keberadaan MHA terkait PPLH dan dilakukan pemetaaan secara partisipatif melibatkan komunitas MHA itu sendiri. Hasil inventarisasi berupa profil keberadaan komunitas MHA Bathin Lapan dan Pembarap.

MHA Bathin Lapan bermukim di  sepanjang Sungai Tembesi, dari Sungai Selambau (Sungai Abang) hingga ke hulu, yaitu Tanjung Batu Putih Mudik Tanjung Gagak). Batas-batas wilayah MHA Bathin Lapan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan  Kecamatan Pamenang (Marga Bathin Sembilan Ilir); Selatan dengan Kecamatan Cermin Nan Gedang; sebelah Timur dengan Kecamatan Sarolangun/Pauh (Marga Bathin Lima/Simpang Tiga Pauh); dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tiang Pumpung. Untuk memenuhi kebutuhan pangan MHA Bathin Lapan  bertanam padi di sawah, ladang (bahumo), kebutuhan akan palawija ditanam di sela-sela tanaman kebun lainnya seperti karet dan kopi yang menjadi hasil kebun primadona masyarakat.

Marga Pembarap tersebar di  Desa Guguk, Desa Markeh, Desa Air Batu dan Desa Parit Ujung Tanjung. Keempat desa ini masuk dalam Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin.  Wilayah Desa Guguk sebagai pusat pemerintahan adat MHA Marga Pembarap adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan  dengan Desa Muara Bantan; sebelah Selatan berbatasan dengan Lubuk Beringin dan Areal HPHPT Injapsin; sebelah Timur berbatasan dengan Desa Markeh; Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa Parit Ujung Tanjung.

Dalam rangka proses menuju pengakuan keberadaan MHA dan hak MHA sesuai diamanatkan UU 32 tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Kementerian Lingkungan Hidup memfasilitasi pelaksanaan pertemuan yang melibatkan berbagai pemangkuan kepentingan baik tingkat Provinsi Jambi maupun tingkat Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Rapat koordinasi ini berlangsung di Hotel Abadi Suite Jambi tanggal 13 Juni 2013 yang diikuti oleh 50 orang peserta dari sektor terkait, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah kabupaten Merangin, LSM WARSI, PB AMAN, LSM AMAN Jambi, perutusan kedua MHA,  media dan perguruan tinggi.
Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan pengakaun MHA di Provinsi Jambi, yaitu Sosialisasi Pedoman se-Ekoregion Sumatera yang dilaksanakan di Pekanbaru tgl 15-16 Mei  2012, Pelatihan Tim Inventarisasi di Jambi tgl  17-18 Sept 2012, Inventarisasi oleh JKPP di kedua MHA tersebut  bulan Juni-Desember 2012, dan hari ini rapat koordinasi dalam rangka  pengakuan MHA Pembarap dan Batin Lapan. Setelah kegiatan ini akan dilaksanakan penguatan kapasitas di  di dua komunitas di Sarolangun dan Merangin.

Pertemuan ini ditujukan untuk Pertemuan koordinasi tingkat Provinsi Jambi ini  ditujukan untuk membangun komitmen semua pemangku kepentingan dalam rangka pengakuan keberadaan dan hak MHA, dan kearifan lokal khususnya MHA Batin Lapan  dan MHA Pembarap  oleh Pemerintah Kabupaten  Sarolangun  dan Merangin, dan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Ir. Ilyas Asaad, MP, MH, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan sekaligus menyampaikan Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan kearifan lokal. Dalam sambutannya, bahwa pengakuan MHA penting dalam memastikan pelaksanaan hak MHA terkait PPLH termasuk di dalamnya sebagai pemilik pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.

Pada kesempatan ini, hadir Asisten Gubernur Jambi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan SDM, dan Bapak Dr. H. Abdurrahman, SH, MH (Hakim Agung/ pakar Hukum), untuk menyampaikan materi tentang  Bentuk Hukum dan Kelembagaan Pengakuan Keberadaan MHA dan Kearifan Lokal. Sedangkan Mahir Takaka (PB AMAN) turut hadir untuk menyampaikan materi tentang Tuntutan dan Hak MHA terkait PPLH. Sedangkan Profil kedua MHA tersebut disampaikan oleh Deny (JKPP).

Pada akhir pertemuan menghasilkan rumusan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kab Sarolangun dan Merangin serta pembagian tanggungjawab dalam rangka memberikan pengesahan dan pengakuan. Beberapa catatan penting dalam diskusi adalah sebagai berikut:
1)    Rencana Penetapan wilayah sekitar Kabupaten Sarolangun sebagai Geo Park oleh UNESCO perlu mendapat dukungan dari masyarakat hukum adat yang berdomisili di hulu-hulu sungai;
2)    Beberapa kedala pengakuan keberadaan MHA Bathin Lapan dan Pembarap adalah ketidaksesuaian dengan persyaratan sebagai MHA, antara lain ketidakadaan wilayah adat atau hak ulayat di MHA Bathin Lapan;
3)    Masih banyak MHA yang memiliki kriteria sebagai MHA dan memiliki kearifan lokal yang juga perlu pengesahan keberadaan dan pengakuan;
4)    Perlunya dasar hukum penunjukan lembaga  yang representatif dan objektif dalam melakukan inventariasasi keberadaan MHA;
5)    Keterbatasan pendanaan yang dapat menghambat pelaksanaan proses inventarisasi, pengesahan, penetapan pengakuan dan penguatan kapasitas MHA di berbagai daerah.

Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lingkungan
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup
JL. D.I Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp./Fax.  021-8580087